Pemda Upayakan Yudicial Review

- 6 Oktober 2020, 21:27 WIB
 PULUHAN buruh Kabupaten Cirebon menolak Undang-undang Omnibus law Cipta Kerja di jalur Pantura, Selasa (6/10/2020).* Supra/KC
PULUHAN buruh Kabupaten Cirebon menolak Undang-undang Omnibus law Cipta Kerja di jalur Pantura, Selasa (6/10/2020).* Supra/KC

CIREBON, (KC Online).-

Puluhan buruh Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), berunjuk rasa di jalur Pantura Kabupaten Cirebon. Mereka mendesak pencabutan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan.

Menurut koordinator aksi, Radi, disahkannya UU tersebut sangat merugikan para buruh, sehingga harus dicabut. "Kami menolak dan mendesak parlemen untuk mencabut undang-undang yang telah disahkan," tegasnya, Selasa (6/10/2020).

Radi menjelaskan, ada beberapa poin yang merugikan buruh dengan disahkannya Omnibus Law. Di antaranya karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap. Kemudian, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) termasuk buruh kasar yang bebas, PHK yang dipermudah, hilangnya ketentuan upah minimum kabupaten/kota dan terakhir, hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun juga hak cuti.

"Kami akan terus menyuarakan penolakan dan pencabutan omnibus law karena merugikan buruh," jelas pria yang menjadi ketua PUK PT Multi Inti Parahiyangan Kabupaten Cirebon ini.

Halaman:

Editor: Ajay Kabar Cirebon


Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah