Pemda Upayakan Yudicial Review

- 6 Oktober 2020, 21:27 WIB
 PULUHAN buruh Kabupaten Cirebon menolak Undang-undang Omnibus law Cipta Kerja di jalur Pantura, Selasa (6/10/2020).* Supra/KC
PULUHAN buruh Kabupaten Cirebon menolak Undang-undang Omnibus law Cipta Kerja di jalur Pantura, Selasa (6/10/2020).* Supra/KC

Namun, kini nasi sudah menjadi bubur. DPR RI telah mengesahkan RUU tersebut menjadi UU. Erry mengakui, atas kondisi tersebut pihaknya tidak bisa berbuat banyak. "Kita tidak bisa berbuat banyak terkait hal itu," kata Erry.

Meski demikian, pihaknya tetap harus mendengar aspirasi para buruh di Kabupaten Cirebon. Terlebih, disahkannya UU tersebut merupakan hal baru bagi pihak Disnakertran. Pasalnya, kendati draf-drafnya sudah ada, namun tahap finalisasi drafnya baru diketahui belakangan ini. Oleh karena itu, pihaknya akan mengkaji UU Cipta Kerja tersebut agar tidak sampai terjadi pemahaman yang berbeda.

Ia menjelaskan, ketika pemahaman kedua belah pihak sudah sama dan diketahui ketimpangannya, maka akan terjadi kesepakatan mengungkap ketimpangan itu. "Kita harus mengerti, bahwa UU masih dapat diubah dengan menyampaikan judicial review. Pasal-pasal mana yang dianggap merugikan mereka. Yang jelas kita akan mengkaji tentang aturan-aturan tadi, terus kita akan mengundang teman-teman SPN guna menyamakan persepsi," papar Erry.

Menurutnya, membangun kesamaan persepsi itu perlu dilakukan mengingat pihaknya berada di tengah-tengah antara perusahaan dan para pekerja. Artinya, Pemerintah tidak mungkin hanya menguntungkan pihak perusahaan saja. Namun, di sisi lain Pemerintah juga harus bisa menyerap investasi sebanyak-banyaknya untuk peluang bekerja mereka.

"Sisi lainnya juga, bagaimana Pemerintah melindungi hak-hak mereka, tentu tidak akan bisa memuaskan keduanya. Minimal ada sedikit berkurang, tapi pada prinsipnya bagaimana untuk keberlangsungan hubungan industrial ini bisa terjadi," terang dia.(Supra/Mamat/)

Halaman:

Editor: Ajay Kabar Cirebon


Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah