Pemda Upayakan Yudicial Review

- 6 Oktober 2020, 21:27 WIB
 PULUHAN buruh Kabupaten Cirebon menolak Undang-undang Omnibus law Cipta Kerja di jalur Pantura, Selasa (6/10/2020).* Supra/KC
PULUHAN buruh Kabupaten Cirebon menolak Undang-undang Omnibus law Cipta Kerja di jalur Pantura, Selasa (6/10/2020).* Supra/KC

CIREBON, (KC Online).-

Puluhan buruh Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), berunjuk rasa di jalur Pantura Kabupaten Cirebon. Mereka mendesak pencabutan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan.

Menurut koordinator aksi, Radi, disahkannya UU tersebut sangat merugikan para buruh, sehingga harus dicabut. "Kami menolak dan mendesak parlemen untuk mencabut undang-undang yang telah disahkan," tegasnya, Selasa (6/10/2020).

Radi menjelaskan, ada beberapa poin yang merugikan buruh dengan disahkannya Omnibus Law. Di antaranya karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap. Kemudian, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) termasuk buruh kasar yang bebas, PHK yang dipermudah, hilangnya ketentuan upah minimum kabupaten/kota dan terakhir, hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun juga hak cuti.

"Kami akan terus menyuarakan penolakan dan pencabutan omnibus law karena merugikan buruh," jelas pria yang menjadi ketua PUK PT Multi Inti Parahiyangan Kabupaten Cirebon ini.

Dikatakan Radi, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan upah bisa dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan jenis industri tertentu saja. Jadi upah tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan upah agar ada keadilan. Sedangkan perundingan nilai upah dilakukan oleh asosiasi jenis industri dengan serikat pekerja sektoral industri di tingkat nasional. "Jadi upah minimum yang diberlakukan tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya," ujarnya.

Dirinya mengharapkan, eksekutif dan legislatif harus mendengarkan aspirasi para buruh. Mengingat merugikan kaum buruh. "Semoga dengan aksi ini omnibus law cipta kerja dicabut agar buruh hidup sejahtera," harapnya.

Pantaun KC di lokasi, aksi yang berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB, massa berkumpul di depan PT Multi Inti Parahiyangan. Di pinggir jalan Pantura, kaum buruh berorasi sekaligus membentangkan spanduk penolakan omnibus law.

Ikut prihatin

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, Erry Ahmad Kusaeri, mengaku turut prihatin dengan kondisi tersebut. Keprihatinan itu ia sampaikan karena harapan para pekerja sebelumnya menginginkan agar UU Omnibus Law dicabut. "Prinsipnya, kami menyampaikan keprihatinan kepada pekerja yang mengharapkan klaster ketenagakerjaan dalam omnibus law ini bisa dicabut," ujar Erry.

Namun, kini nasi sudah menjadi bubur. DPR RI telah mengesahkan RUU tersebut menjadi UU. Erry mengakui, atas kondisi tersebut pihaknya tidak bisa berbuat banyak. "Kita tidak bisa berbuat banyak terkait hal itu," kata Erry.

Meski demikian, pihaknya tetap harus mendengar aspirasi para buruh di Kabupaten Cirebon. Terlebih, disahkannya UU tersebut merupakan hal baru bagi pihak Disnakertran. Pasalnya, kendati draf-drafnya sudah ada, namun tahap finalisasi drafnya baru diketahui belakangan ini. Oleh karena itu, pihaknya akan mengkaji UU Cipta Kerja tersebut agar tidak sampai terjadi pemahaman yang berbeda.

Ia menjelaskan, ketika pemahaman kedua belah pihak sudah sama dan diketahui ketimpangannya, maka akan terjadi kesepakatan mengungkap ketimpangan itu. "Kita harus mengerti, bahwa UU masih dapat diubah dengan menyampaikan judicial review. Pasal-pasal mana yang dianggap merugikan mereka. Yang jelas kita akan mengkaji tentang aturan-aturan tadi, terus kita akan mengundang teman-teman SPN guna menyamakan persepsi," papar Erry.

Menurutnya, membangun kesamaan persepsi itu perlu dilakukan mengingat pihaknya berada di tengah-tengah antara perusahaan dan para pekerja. Artinya, Pemerintah tidak mungkin hanya menguntungkan pihak perusahaan saja. Namun, di sisi lain Pemerintah juga harus bisa menyerap investasi sebanyak-banyaknya untuk peluang bekerja mereka.

"Sisi lainnya juga, bagaimana Pemerintah melindungi hak-hak mereka, tentu tidak akan bisa memuaskan keduanya. Minimal ada sedikit berkurang, tapi pada prinsipnya bagaimana untuk keberlangsungan hubungan industrial ini bisa terjadi," terang dia.(Supra/Mamat/)

Editor: Ajay Kabar Cirebon


Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah