Network
Tentu, hal itu, kata dia, tidaklah mudah. Ketika yang memiliki kewenangan saja, kewalahan menanganinya. Politisi Gerindra itu menjelaskan ketika persoalan normalisasi sungai sudah dilakukan, dapat dipastikan persoalan banjir bisa sedikit teratasi.
Menurutnya, memang normalisasi sungai bukanlah satu-satunya solusi. Ketika kesadaran manusianya masih lemah. Faktanya, sekarang ini, wilayah sungai banyak yang mengalami penyusutan. Akibat dari ulah manusianya.
Banyak bangunan permanen berada di sekitar aliran sungai. Kemudian, daerah yang harusnya menjadi resapan air, sudah dirusak. "Tapi, normalisasi sungai menjadi keharusan. Bisa meminimalisir kerawanan banjir dan terbukti berdampak positif. Sebut saja di wilayah Mundu. Normalisasi sudah dilakukan. Dampak positifnya, perahu nelayan sekarang sudah bisa bersandar mendekati wilayah dekat pemukiman masyarakat," ungkapnya.
Sebab, lanjut Cakra, sebelum dilakukan normalisasi, sungai di wilayah Mundu tidak disandari perahu nelayan, karena sedimentasinya cukup tebal. "Sekarang sudah bisa. Karena sudah dikeruk. Dinormalisasi. Mempermudah akses para nelayan,” kata Cakra.
Sementara itu, Ketua Komisi III, Anton Maulana menjelaskan, memang kehadiran rombongan ke BBWSCC untuk mengkroscek sejauh mana kewenangan BBWSCC terkait sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.
