Network
Ujungnya, kata dia, sikap tegas itulah yang dibutuhkan. Pemkab menurutnya, jangan sampai membiarkan, APBD terus menerus bocor menanggung beban yang harusnya dibayarkan oleh pihak perusahaan.
"Kita sudah sejak lama, berkoar-koar. Ini kan ujungnya tinggal tindaklanjut dari eksekutif. Teguran kerasnya seperti apa? Kita sudah keluarkan rekomendasi juga, hasil dari audiensi," katanya.
Kini, aku dia, DPRD pun menunggu, langkah konkrit dari eksekutif. Karena banyak perusahaan yang telah mendapat peringatan pun nyatanya tidak diindahkan. Jadi kata dia, pihaknya meminta, ketegasan eksekutif untuk menindaklanjuti.
"Kami minta tindaklanjut dan keseriusan dari pihak eksekutif. Mangga, berani tidak. Melakukan tindakan keras. Paling tidak, dilakukan penutupan sementara lah," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon tersedot sia-sia. Sebab, banyak perusahaan yang tidak mengalihkan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemda ke BPJS Pekerja Penerima Upah (PPU) yang sudah menjadi kewajiban perusahaan.
