Network
KABARCIREBON - Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat kerja dengan DPMD, Diskominfo serta pihak bank bjb, di ruang Komisi I, Selasa (7/2/2023).
Rapat tersebut membahas terkait cara mempermudah pengelolaan keuangan desa atau sistem keuangan desa (Siskeudes), yang rencananya pengelolaan dan transaksi keuangan desa nantinya dilakukan secara nontunai. Sistem, aplikasi hingga anggaran untuk mendukung hal itu pun juga dibahas.
Usai rapat kerja, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Tarseni menjelaskan, sistem transaksi nontunai yang akan diterapkan oleh DPMD dan Diskominfo ini untuk mempermudah keuangan yang ada di desa. Seperti untuk pengambilan BLT, dana desa, dan lainnya.
"Tapi ini masih wacana, belum bisa diterapkan karena anggaran juga masih perlu untuk menguploadnya. Yang jelas sih dengan diterapkannya transaksi nontunai ini untuk mempermudah keuangan. Khususnya di desa-desa," kata Tarseni.
Namun, kata dia, wacana ini dimungkinkan bisa diterapkan tahun depan. Karena untuk mendukung sistem keuangan desa yang dilakukan secara nontunai ini, masih membutuhkan anggaran Rp 1,5 miliar lagi.
"Semoga saja anggaran yang dibutuhkan itu bisa terealisasi dan aplikasi sistem keuangan desa secara nontunai ini bisa diterapkan," katanya.
Baca Juga: Gali PAD, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Dorong BKAD Sewakan Aset Pemda Sesuai Appraisal
Yang jelas, kata dia, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon sangat mendukung rencana sistem keuangan desa secara nontunai ini diterapkan. Sebab, akan sangat membantu dan mempermudah desa-desa dalam mengelola keuangan desa mereka.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, H Sofwan menyampaikan, dalam rapat pihaknya bersama DPMD, Diskominfo dan bank bjb juga membahas kaitan dengan satu data. Hanya saja butuh payung hukum agar lebih konkrit.
"Biar menjalankannya itu lebih kuat. Dan ini dari teman-teman anggota komisi I juga sudah mengusulkannya ke Propemperda untuk dimasukan di Propemperda kaitannya satu data ini," ujar Sofwan.(Ismail)
