Network
KABARCIREBON - Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon belum lama ini melakukan rapat kerja terkait penanganan stunting bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon mengajak semua elemen hadir dalam menangani stunting. Sebab, angka stunting di daerah ini dinilai masih cukup tinggi.
"Angka stunting di Kabupaten Cirebon cukup tinggi. Berada di angka 14 persen," kata Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Hj. Nana Kencanawati.
Baca Juga: PPK dan PPS Harus Saling Bangun Komunikasi
Kendati demikian, kata dia, diharapkan ada pengurangan signifikan di tahun 2023 ini. Ia juga berharap penanganan stunting tidak ditangani hanya oleh Dinkes dan DPPKBP3A saja.
"Tapi seluruh elemen harus hadir. Ikut serta menyelesaikannya," kata Nana.
Perempuan yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon ini menyebutkan, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Baznas serta pemerintah desa harus hadir menangani masalah stunting tersebut.
Baca Juga: Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Kunjungi Bapenda Majalengka
"Kepedulian masyarakat serta kesehatan lingkungan. SDM-nya harus mengetahui bahwa makanan sehat itu tidak harus mahal, enak. Tapi yang dapat memenuhi gizi. Sehingga tidak terjadi gizi buruk, yang menyebabkan stunting," katanya.
Anggota DPRD pun, kata dia, sebenarnya bisa terjun ikut serta menanganinya. Yakni melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Sejauh ini, kata dia, memang kerja dari Dinkes dan DPPKBP3A Kabupaten Cirebon sudah cukup bagus dalam menangani stunting.
