Network
KABARCIREBON- Kabupaten Cirebon tidak akan menerima kucuran DAK infrastruktur dari pusat di tahun ini. Diketahui, tidak ada anggaran dari Bappenas dalam kegiatan infrastruktur di 2023 untuk daerah ini.
Untuk itu, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, mengunjungi Bappenas untuk memperjuangkan anggaran di 2024 mendatang, dalam hal optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah ini.
Koordinator Komisi III yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka menjelaskan, kunjungan yang dilakukan pihaknya untuk memperjuangkan DAK jalan di 2024 mendatang. Kebetulan belum lama ini ada korban lagi imbas dari jalan rusak di Pabedilan.
"Kebetulan kemarin saat bersilaturahmi ke Bappenas, Bupati ikut juga. Akhirnya pak Bupati menyampaikan beberapa keluhannya. Dan hasilnya ada beberapa hal yang menjadi kebijakan pemerintah pusat," katanya.
Contoh, lanjut dia, terkait DAK tentang Infrastruktur se-Jabar hampir rata-rata tidak ada. Khusus di Kabupaten Cirebon, harusnya pemerintah pusat mengakomodir. Karena beberapa domain pemerintah pusat ada di wilayah yang sampai hari ini tidak terpenuhi atau tergarap dengan baik.
"Selain itu, juga seperti PJU. Daerah perbatasan seperti Indramayu-kota, banyak lampu yang mati. Itu kan domainnya pusat. Harusnya bisa menjadi keseimbangan bersama," kata Teguh.
Padahal kata dia, di situ, ada sentral keagamaan. Ada juga beberapa sentra nelayan. Belum lagi di wilayah timur yang sekarang sudah terbangun beberapa industri yang notabene akan dijadikan geliat baru di daerah baru.
"Bagaimana bisa menggeliatkan perekonomian di Kabupaten Cirebon jika infrastukturnya rusak. Kami meminta ke pemerintah pusat untuk berkontribusi besar di Kabupaten Cirebon. Saya berharap dan meminta ke Pemda untuk konsentrasi benahi infrastuktur di Kabupaten Cirebon," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana menjelaskan, keinginan pihaknya ke Bappenas yakni fokus ke kegiatan jalan. Pihaknya berharap di 2024 ini mendapatkan DAK untuk jalan, karena di 2023 tidak ada bantuan DAK.
"Walau pun ada verifikasinya yang layak. Lah ini Jawa Barat sendiri termasuk ada yang layak sebesar 86 persen. Padahal kita sendiri ada kebutuhan yang secara tematik, seperti untuk sentra produksi, pariwisata, atau pun yang lain-lain," ungkapnya.(Ismail)
