Network
KABARCIREBON- Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Moh Luthfi dianggap sedang bermanuver dan mencari sensasi semata saat menyebutkan prioritas untuk menduduki posisi penjabat (Pj) bupati adalah ASN eselon II dengan inisial huruf vokal.
Namun, menurut Pengamat Politik Cirebon Raya, Sutan Aji Nugraha, ASN yang berpeluang tinggi yang bakal menduduki posisi Pj Bupati Cirebon adalah Sekretaris Daerah (Sekda), Hilmy Riva'i. Hal itu, bukan tanpa alasan. Sebab menurut dia, jabatan Sekda adalah eselon IIa, sedangkan kepala SKPD eselon IIb.
Meski demikian, ia mengaku semua eselon II masih memiliki pelung untuk menduduki posisi Pj Bupati.
"Hanya saja secara administratif kepegawaian tertinggi, tentunya ada di Sekda. Rata-rata yang menduduki Pj ada di Jabatan Tinggi Pratama eselon II A, bukan II B," kata Aji.
Karena menurutnya, Pj Bupati ini merupakan representasi pelayan publik. Bukan pelayan politik dalam keadaan demisioner.
Ia melihat ada indikasi usulan berdasar selera partai, tidak merujuk kompetensi dan kualifikasi administratif, yakni eleselon IIa. Sebagai contoh, kata dia, kota/kabupaten sudah ada maka usulan Kabupaten Cirebon jangan sampai mentah.
"Artinya DPRD Kabupaten Cirebon janganlah mengusulkan calon Pj yang bereselon IIb sementara usulan dari provinsi dan instansi vertikal semua yang diusulkan eselon IIa. Dengan kata lain yang diusulkan IIb akan sendirinya tereliminasi," ungkapnya.
Kemudian, lanjut penulis Bunga Rampai Sang Idiolog itu, kekosongan kepala daerah akibat tidak diselenggarakannya Pilkada 2022 dan 2023 telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016.
Bakal ada 271 dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota tidak memiliki kepala daerah definitif. Dalam Pasal 201 ayat (9) disebutkan penjabat gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota akan memimpin daerah hingga Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 memilih kepala daerah definitif.
Kemudian, lanjut Aji, pada ayat berikutnya dijelaskan untuk mengisi jabatan gubernur dan wakil gubernur akan diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Sementara, untuk bupati/walikota akan diangkat penjabat dari pimpinan tinggi pratama.
"Dalam penjelasan, penjabat ini memiliki masa jabatan satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun dengan orang yang sama atau berbeda. Sementara mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah itu tidak dijelaskan rigit dalam UU," katanya.
Aji pun menyoroti kaitan statement Ketua DPRD Kabupaten Cirebon sebelumnya. Menurut dia, manuver ketua DPRD itu bagian dari sensasi politik yang bersagkutan saja dengan menyebutkan inisial huruf vokal.
Baca Juga: Baznas Kuningan Raih Baznas Award 2023
"Bukan Luthfi namanya kalau tidak bikin sensasi," katanya.
Ia menilai wajar, karena Luthfi murni politisi. Namun penentuannya itu bukan mutlak menjadi ranah dirinya saja. Sebab ada pimpinan DPRD lainnya yang perlu diajak komunikasi juga. Artinya Ketua DPRD mesti merumuskan dengan pimpinan DPRD lainnya, termasuk fraksi-fraksi.
"Jadi bukan mewakili dirinya sendiri atau parpolnya saja dengan sensasi huruf vokal itu," kata Aji.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mohamad Luthfi memberi clue, kaitan rekomendasi dari legislatif nanti yang dipersiapkan untuk menduduki posisi Pj Bupati Cirebon. Menurutnya, ada tiga nama eselon II dengan awalan huruf vokal semua yang dipersiapkan dan diprioritaskan pihaknya.
Politisi PKB ini menjelaskan, kaitan dengan akhir masa jabatan (AMJ) Bupati Cirebon dan rekomendasi pihaknya untuk siapa yang nanti menduduki posisi Pj Bupati, ia mengaku sudah mulai menghitungnya bersama dengan teman-teman di lembaganya.
Ia menyakini, hasil obrolan tersebut dari tiga nama disebut, kemungkinan akan direstui DPRD. Meski ia enggan menyebutkan secara jelas siapa saja eselon II itu, tapi ia membeberkan kisi-kisi orang yang dimaksud awalan huruf vokal semua.
"Hasil obrolan bersama teman-teman di DPRD, sejauh ini mengarah ke tiga nama yang akan kita persiapkan. Inisialnya, huruf awalnya huruf vokal semua," kata Luthfi.(Ismail)
