Network
"Permasalahan data pemilih sebagai warisan dari masalah pendataan kependudukan yang berakar pada proses pembuatan data konsolidasi oleh Ditjen Dukcapil, dengan perangkatnya dibawahnya, ternyata itu terdapat sejumlah persoalan pada pendataan kependudukan,"katanya.
Mengatasi kerawanan itu, ia pun memberikan solusi yakni harus berkoordinasi antar stakeholder tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk sinkronisasi data.
Semua itu demi menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengolahan data diDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Guna menyediakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tiga sampai enam bulan), KPU dan Bawaslu.
"Kalau titik rawan secara nasional itu terkait netralitas penyelenggara Pemilu, potensi polarisasi masyarakat, mitigasi dampak penggunaan media sosial dan pemenuhan hak memilih dan dipilih,"tutupnya.
Peserta pada pertemuan itu merupakan anggota Panwaslu se-Kabupaten Majalengka dan berlangsung di Hotel Garden. Hadir pada kesempatan itu Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka H Agus Asri Sabana dan jajaran koordinator divisi Bawaslu lainnya. Selain Ketua Timsel, narasumber pada pertemuan itu yakni Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Zaki Halimi dan aktivis GMNI dan juga pemerhati politik Majalengka H Indra Sudrajat.***
Dapatkan berita berita Kabar Cirebon grup Pikiran Rakyat klik di Google News
