Network
KABARCIREBON - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin mengatakan biaya haji 2023 memang perlu dilakukan penyesuaian.
Sebab, subsidi ongkos haji tahun 2022 dinilai terlalu besar hingga mencapai 59 persen.
Dengan demikian, hasil optimalisasi dari pengembangan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terambil cukup banyak.
Baca Juga: Kenali Lima Basic Skincare Untuk Pemula
Menurutnya, jika hal itu terus dibiarkan, maka nilai pokok akan ikut tergerus. Lalu BPKH, tak bisa lagi memberikan subsidi haji pada tahun-tahun berikutnya.
"Karena itu, perlu ada penyesuaian harga yang kalau pun disubsidi itu tidak membuat terhentinya subsidi itu. Jadi sustainability pemberian subsidi itu supaya tidak terganggu," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).
Terkait komposisi penyesuaian biaya haji 2023, telah diusulkan oleh Menteri Agama beberapa waktu lalu. Dimana dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444H/2023M menjadi 70% Bipih dan 30% nilai manfaat.
Baca Juga: Operasi Laut Sita 1,2 Ton Sabu, Sindikat Narkotika Internasional Manfaatkan Kapal Nelayan Lokal
Ma'ruf menyebut usulan tersebut masih akan dibahas bersama DPR RI untuk dicarikan solusi. Jika nantinya biaya haji tetap harus disubsidi, ia berharap agar besarannya proposional sehingga tak mengganggu subsidi para calon jamaah haji di tahun berikutnya.
"Andaikata pun harus disubsidi, subsidi itu tidak mengganggu nanti subsidi subsidi untuk para haji berikutnya, itu saya kira. Tapi kalau model seperti yang kemarin, itu memang membahayakan, subsidinya terlalu besar, sampai 59 persen," ungkapnya.
Baca Juga: Harus Duduk Bersama Mencari Solusi Gagal Bayar, Deis: Jangan Sampai Ada Pihak yang Mempolitisir
