Network
KABAR CIREBON - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Majalengka angkat bicara terkait warga yang tidak melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) di Pemilu Serentak 2024.
Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Majalengka Elih Solehah Fatimah, SPd menjelaskan, jika petugas Pantarlih saat ini bukan berarti membiarkan dan tidak mendata warga yang administasi kependudukan yang bermasalah. Tapi saat ini lebih fokus pada kepemilikan KTP dan KK yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Mohon maaf ya, bukan kita tidak mencoklit warga yang KTP dan KK nya bermasalah. Tapi untuk yang bermasalah kita tinggalkan dulu, mencoklit yang sesuai dulu," kata Elih saat dikonfirmasi via ponselnya, Jum'at 24 Februari 2023.
Elih menegaskan, coklit merupakan kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih dengan berbasis adminduk yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Disdukcapil dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Ketika ada warga yang sudah memiliki hak pilih, tapi secara admintrasi kependudukan tidak sesuai dengan domisili, maka petugas Pantarlih pasti memberikan edukasi kepada warga tersebut. Agar segera memperbaikinya secepatnya supaya dapat terdata sebagai pemilih.
"Kalau saya lihat kasus temuan PKD Cigasong itu warga yang bersangkutan memiliki alamat dua. Misalnya warga di dalam e-KTP dan KK beralamat di Desa Ranjiwetan, tapi sekarang yang bersangkutan berdomisili di Kelurahan Simpeureum Cigasong.Jelas kalau yang seperti tidak akan di data karena hawatir bermasalah di kemudian hari,"ucapnya.
Dia menambahkan, liku-liku perjuangan ribuan petugas Pantarlih di Majalengka saat ini sangat beragam saat melaksanakan tugas dan kewajiban. Karena medan lapangan atau kondisi geografis di setiap desa dan kecamatan di Majalengka berbeda-beda.
