KABARCIREBON - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Cirebon melakukan evaluasi kinerja lembaga jasa keuangan dan edukasi perlindungan konsumen di wilayah ini, Kamis (11/8/2022).
Kepala OJK wilayah Cirebon Mohammad Fredly Nasution mengungkapkan, hingga Juni 2022 kinerja keuangan perbankan di wilayahnya menujukan pertumbuhan yang cendrung membaik dibanding dengan masa pandemi Covid-19 pada 2021.
"Meski pada tahun ini masih sedikit ada riaknya. Namun, kinerja keuangan perbankan di wilayah Cirebon mulai terlihat tumbuh bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya," tutur Ferdly Nasution dalam media briefing dan pemaparan kinerja lembaga keuangan di kantor OJK setempat.
Berdasar pada total asset, perbankan umum di wilayah ini telah mencapai Rp 45,81 triliun hingga semester I 2022 atau 6,93 persen dari asset perbankan umum di Jawa Barat.
"Sedangkan kredit yang tersalur bank umum di wilayah Ciebon ini sebesar Rp 44,21 triliun. Dan total dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 38,45 triliun," ujar Ferdly Nasuton.
Lebih lanjut dikatakannya, kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan akan terus tumbuh, meski di tengah inflasi dan melemahnya kondisi ekonomi global. Di mana, ini juga dapat dilihat pada total asset bank umum syariah yang mencapai Rp 3,35 tiliun atau 7,14 persen dari asset bank umum syariah Jabar dan 0,73 persen dari asset bank umum syariah secara nasional sebesar Rp 458,99 triliun. Sedangkan, kredit yang tersalur bank umum syariah mencapai Rp 2,93 triliun, dan total DPK-nya sebesar Rp 3,17 triliun.
"Kami akan terus menjaga kinerja industri jasa keuangan ini untuk tetap positif dan semakin produktif memberikan kontribusinya bagi perekonomian daerah dan masyarakatnya," ungkapnya.
Sekalipun demikian, lanjut Fredly, khusus pada kinerja lembaga keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Cirebon cenderung mengalami perlambataan.
Berdasarkan pada hasil evaluasinya hingga Juni 2022, meski total kredit yang disalurkan BPR mencapai Rp 2,519 triliun atau naik dibanding Desember 2021 (Ytd) sebesar Rp 2,428 triliun. Akan tetapi, untuk total assetnya sendiri mencapai Rp 3,172 triliun, turun dari akhir Desember 2021 sebesar Rp 3,348 triliun. Sedangkan, penghimpunan DPK sebesar Rp 2,335 triliun atau turun dari Desember 2021 sebesar Rp 2,459 triliun.(Epih)