KABARCIREBON- Ratusan mahasiswa Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon meluruk gedung DPRD Kota Cirebon, Selasa (6/9/2022).
Massa PMII awalnya berorasi di sekitar Tugu Proklamasi. Tidak lama kemudian, massa PMII langsung menuju gedung DPRD Kota Cirebon.
Massa PMII kemudian secara bergantian melakukan orasi. Massa juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang telah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar.
Setelah puas berorasi, massa kemudian meminta masuk ke Gedung DPRD Kota Cirebon. Massa awalnya dihadang petugas kepolisian yang berjaga.
Namun, massa PMII terus merangsek masuk dan akhirnya menjebol gerbang DPRD. Massa kemudian memenuhi halaman DPRD sebelum akhirnya Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana, Wakil Ketua DPRD, M. Handarujati Kalamullah hingga Wali Kota, H. Nashrudin Azis menemui massa PMII.
Massa PMII dan Wali Kota, serta pimpinan DPRD Kota Cirebon akhirnya berdialog di depan pintu masuk DPRD Kota Cirebon.
Ketua PC PMII Cirebon, Alisa Riska M mengatakan, kenaikan harga BBM sangat berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah.
Menurutnya, hal tersebut dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia.
Alisa juga menilai kenaikan harga BBM tentu menyentuh inflasi secara umum karena akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat.
"Menaikkan harga BBM juga akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara,".
"Sebagian besar aktivitas perekonomian nasional terutama sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya akan sangat terdampak," kata Alisa.
Ia menilai, alih-alih menaikkan harga BBM bersubsidi, semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi.
Menurutnya, selama ini, sudah menjadi rahasia umum, bahwa terdapat banyak praktik mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara.
"Merespon sejumlah persoalan tersebut, kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bersikap untuk batalkan kebijakan kenaikan BBM,
memerintahkan kepada pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar minyak,"
"Memerintahkan kepada pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran dan mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi," katanya.
Pada akhirnya, pimpinan DPRD dan Wali Kota menyepakati apa yang menjadi tuntutan mahasiswa serta menandatangani tuntutan para massa mahasiswa.
Sementara itu, Wali Kota H. Nashrudin Azis mengatakan, aksi unjuk rasa merupakan hal yang wajar. Pemda Kota Cirebon menurutnya merespon secara positif apa yang telah dilakukan oleh massa PMII.
Sebagai pemerintah dan DPRD sebagai perwakilan rakyat, akan berkolaborasi menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mahasiswa.
Azis juga berjanji akan membawa tuntutan massa kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat bersama dengan tuntutan komunitas lainya.
"Namun ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan pemerintah yaitu bagaimana antisipasinya," kata Azis.
Akibat kenaikan BBM, pemerintah mengeluarkan sejumlah program untuk masyarakat. Menurut Azis, program itulah yang harus secara cepat Pemda akota Cirebon salurkan agar dampak kenaikan BBM ini tidak terlalu berat dirasakan oleh masyarakat.
"Bagaimana agar pemanfaatan subdisi BBM ini tetap sasaran. Kita akan lakukan pemutakhiran data, apakah ada perkembangan, bertambah atau bagaimana nanti kita akan lakukan pemutakhiran agar tepat sasaran," ungkapnya.
Azis juga merespon saran mahasiswa untuk melakukan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi. Menurut Azis, hal itu sudah menjadi pemikiran Pemda Kota Cirebon.
Selain itu, Pemda Kota Cirebon akan melakukan pengawasan di tempat SPBU agar penerima subsidi BBM tepat sasaran.
"Kita akan koordinasi dengan Pertamina, pemilik SPBU supaya menjadi pelaksana di lapangan karena mereka yang paling dekat," ujarnya.
Untuk bantuan, di Pemda Kota Cirebon sendiri nantinya akan mengerahkan pengusaha untuk mengeluarkan CSR melalui operasi pasar atau pembagian sembako.
Namun lagi lagi menurutnya, data di lapangan harus tetap. Menurutnya, Disnaker juga nantinya akan mendata masyarakat yang pendapatannya di bawah tiga juta.
"Kami juga nanti mengerahkan pengusaha mengeluarkan CSR melalui operasi pasar atau sembako. Pendataan kita juga akan lakukan pemutakhiran,".
"Ini yang harus dilakukan agar tidak terlalu berat akibat dampak kenaikan BBM," kata dia.(Iskandar/KC)