Network
SUMBER, (KC).- Dampak penyebaran Covid-19 di Kabupaten Cirebon telah berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat hingga banyak masyarakat miskin baru. Atas kondisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggratiskan pelayanan kesehatan, bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang menjadi miskin dan tidak tercover BPJS.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi menyampailan, pihaknya mendesak agar Pemda setempat menggratiskan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Yakni meliputi semua fasilitas kesehatan milik Pemda mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun maupun RSUD Waled.
"Mekanisme yang digunakan oleh masyarakat miskin yang ingin berobat adalah dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang direkomendasikan oleh Puskesos desa setempat," kata Luthfi belum lama ini.
Ia melanjutkan, bagi masyarakat yang telah menempuh mekanisme tersebut, DPRD memastikan Pemda untuk memberikan fasilitas kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, yakni layanan kelas tiga. Sebab, kata dia, di saat wabah Corona melanda, jangan sampai masyarakat tambah susah.
"Kami tidak ingin masyarakat sudah jatuh tertimpa tangga, sudah buat makan susah, (biaya) buat rumah sakit enggak ada dan negara enggak hadir. Jadi kita DPRD mendorong dan meminta kepada Pemda untuk segera melakukan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mendadak menjadi miskin karena dampak Covid-19 dan belum tercover oleh BPJS," kata Luthfi.
Ia menjelaskan, untuk memastikan mekanisme dan teknis pelaksanaannya, DPRD akan segera mengundang direktur RSUD Arjawinangun dan Waled. "Jangan sampai ada masyarakat miskin yang tidak dilayani kesehatannya karena dia tidak punya BPJS," katanya.
Selain itu, pihaknya juga meminta keterangan dari Tim Gugus Tugas Kabupaten Cirebon yang melakukan kajian cepat tentang pengumpulan data masyarakat miskin. Namun, aku Luthfi, DPRD tidak bisa hanya menunggu data dari tim Gugus Tugas saja.
Oleh karenanya, DPRD akan segera mencari tahu bahwa data masyarakat miskin sudah benar-benar terkonsolidasi. Dan itu harus secepatnya dilakukan mengingat yang namanya sakit itu tidak bisa direncanakan.
"Hari ini sakit minggu depan sakit, sementara data belum terkonsolidasi. Jadi kita ingin payung hukumnya dulu biar teman-teman di RS waled dan arjawinangun serta pelayanan kesehatan maayarakat lainnya bisa segera bekerja," ujar Luthfi. (Ismail/KC)
