Network
Luthfi pun membantah bansos yang dimaksud sudah dibagikan oleh para anggota DPRD kepada konstituennya. Sebab, menurutnya, saat ini pihaknya sedang menyusun by name by adressnya. Oleh karena itu, bansos tersebut belum bisa dibagikan secara resmi.
"Kan dari Bulog dulu, kemudian diarahkan ke Dinsos. Dari Dinsos didistribusikan ke anggota dan diteruskan ke konstituen. Dan perlu diingat, atas dasar surat BPKP itu, kita diberikan bansos itu dari Dinsos, bukan kita yang minta," katanya.
Berbeda dengan yang disampaikan Kadinsos Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra. Menurut dia, pihaknya diminta oleh DPRD Kabupaten Cirebon untuk anggaran reses yang telah direcofusing itu dialihkan untuk bansos yang penyalurannya oleh para wakil rakyat ini.
"Kami diminta oleh DPRD, suratnya pun ada. Tapi kami belum memberikan beras itu kepada dewan, sebab kami masih menunggu by name by adressnya sampai sekarang belum memberikan. Setelah ada, baru kami usulkan dulu ke BKAD," kata Dadang.
Pemberian beras tersebut, aku Dadang, sudah sesuai aturan. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk sudah dituangkan dalam Perbup Cirebon.
