Serikat Pekerja Pertamina Tolak Keputusan Erick Thohir

"Sesuai PKB, pekerja wajib dilibatkan dalam proses rencana direksi melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan perusahaan. Tapi yang terjadi pekerja lewat FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu) sama sekali tidak dilibatkan," tutur Aryo.

Sulit koordinasi

SPP juga melihat kebijakan Menteri Erick Thohir dan direksi Pertamina akan menyulitkan koordinasi pengelolaan migas oleh Pertamina. Alih-alih bicara efisiensi melalui restrukturisasi, yang terjadi justru potensi inefisiensi dan beban biaya tinggi perusahaan.

Pemecahan Pertamina dalam holding dan sub holding dari hulu ke hilir akan memunculkan silo-silo unit usaha yang menyulitkan koordinasi. Apalagi antar unit akan terjadi persaingan internal karena masing-masing akan dituntut mengejar target.

"Antar holding dan sub holding juga nanti ada banyak jabatan direksi dan komisaris. Ini artinya beban biaya lebih tinggi ditanggung perusahaan. Belum lagi transaksi antar holding atau sub holding juga dikenakan pajak," tutur Aryo.