Network
Ia mengungkapkan, awalnya pada 14 September, Disporapar Kabupaten Kuningan berkirim surat untuk permohonan izin menggunakan obyek wisata Waduk Darma kepada Perumda Aneka Usaha untuk kegiatan Festival Waduk Darma pada 25 September dan disetujui.
Namun di tanggal yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut batal dilaksanakan, sehingga komunikasi pun akhirnya terputus. Tetapi tiba-tiba pada 17 Oktober, Disporapar menyelenggarakan kegiatan Festival Waduk Darma tanpa ajuan persetujuan.
“Ironis tuan rumahnya adalah Perumda Aneka Usaha yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Waduk Darma, tetapi acara yang dilaksanakan Disporapar justru tanpa sepengetahuan karena diajuan jadwal sebelumnya telah batal. Sehingga saya juga tidak hadir pada kegiatan Festival Waduk Darma tersebut,” tuturnya.
Nana berharap, kejadian seperti ini, apalagi kegiatannya dibuka langsung oleh Bupati Kuningan, H. Acep Purnama selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Aneka Usaha, tidak terulang lagi karena kurang baik.
“Namun di balik semua ini, pasti ada nilai-nilai yang bisa diambil hikmahnya, demi kepentingan bersama dan kemajuan daerah,”ujarnya.
