Network
KUNINGAN, (KC).-
Terkait pelaksanaan mutasi dan promosi jabatan yang akan digelar Pemerintah Kabupaten
Kuningan dalam waktu dekat ini, Wakil Bupati H.M. Ridho Suganda mengaku tidak terlalu
pusing.
Karena, siapa pun yang jadi atau menempati jabatan kosong, haruslah orang yang dapat melanjalankan perintah satu komando.
“Dalam pelaksanaan mutasi, kewenangan saya sih, hanya wajar-wajar saja. Sehingga tidak
terlalu pusing, siapa saja yang jadi,” tegas Wakil Bupati H.M. Ridho Suganda, Senin
(21/3/2022).
Menurutnya, apabila ada birokrat yang mampu menangani suatu wilayah atau ditempatkan di
salah satu jabatan sekaligus bisa membantu meningkatkan kinerja pemerintah daerah (pemda)
terutama dalam mewujudkan Visi Kuningan Makmur, Agamis dan Pinunjul (Maju). Maka,
tidak ada alasan untuk tidak mengakomodasinya.
Perlu diingat, daripada harus berkecamuk dengan hal-hal yang kurang baik atau tidak sesuai
keahlian, maka jauh lebih baik dalam pelaksanaan mutasi kali ini mengedepankan prinsip the
right man on the right place. Atau menempatkan seseorang sesuai kemampuan dan keahliannya.
Hal itu dikarenakan, jika pihak terkait memaksakan diri menempatkan seseorang yang bukan
ahlinya atau tidak memiliki keahlian di bidang bersangkutan, maka malah menjadi beban
bagi pemerintah daerah (pemda). Karena, ketika bupati dan wakil bupati ingin lari dalam
merealisasikan program tapi terhambat oleh pejabat yang harus kembali belajar dan belajar lagi.
“Kalau salah dalam penempatan atau asal-asalan saja, maka tidak hanya pemerintah daerah
yang merasa dibebani tapi masyarakat pun dirugikan. Sebab sedikit banyaknya bakal
berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan. Sehingga, banyaknya kekosongan jabatan
sekarang ini, mesti diisi oleh orang yang tepat,” tandasnya.
Disinggung, apakah mutasi yang molor sekarang ini sebagai salah satu langkah persiapan
pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024, Ridho mengaku tidak kepikiran akan hal
tersebut. Yang ada dibenaknya, justru bagaimana agar Kuningan bisa melayani warganya dengan baik.
Kalau mutasi demi kepentingan tahun 2024, berarti ia hanya memikirkan diri sendiri.
Baginya, sampai akhir masa jabatan, lebih baik fokus melayani masyarakat dan menyukseskan pembangunan. Sehingga dirinya berharap, usulan berbagai pihak, dapat direalisasikan guna menunjang kinerja secara keseluruhan, bukan pribadi.
“Kalau mengedepankan kepentingan pribadi dalam masalah pelayanan, maka tidak akan terselesaikan. Sehingga dalam mutasi kali ini, saya mengajak kepada pihak terkait untuk menghilangkan muatan-muatan lainnya dulu. Isi kekosongan jabatan oleh orang yang tepat dan layak,” ucapnya.
Ditanya lagi penyebab molornya mutasi padahal kekosongan jabatan sudah terjadi cukup
lama, Ridho memprediksikan, mungkin pihak terkait takut salah menempatkan pejabat.
(Yan/KC)
