Network
Kabar Cirebon-Online Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, mengakui adanya mapping rujukan BPJS kesehatan, atas kesepakatan antara Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPJS Cabang Kabupaten Cirebon.
Namun, semuanya juga sepakat agar pelayanan kesehatan di semua RS di dalam daerah ini diperbaiki. Sehingga pasien nyaman dan tidak mempermasalahkan mapping rujukan yang telah disiapkan melalui sistem online tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan menjelaskan, dengan munculnya keluhan dari pengguna BPJS kesehatan sebelumnya, Komisi IV langsung melakukan rapat kerja dengan Dinkes dan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, BPJS Kesehatan ini ada yang PBI dibiayai daerah, provinsi dan pusat. Ada juga yang iuran atau mandiri. Nah tentunya ketika yang bayarin pemda, sebaiknya itu pendapatannya juga masuk ke APBD Kabupaten Cirebon.
"Kalau kita buka akses sampai ke Jawa Tengah, ke Brebes dan sebagainya, inikan anggaran pendapatannya masuknya ke sana. Ini sangat merugikan kita sebetulnya, merugikan rumah sakit daerah kita," kata Aan, Rabu (3/8/2022).
