Network
Apalagi, tahun ini dimungkinkan terkahir kali masa jabatan kepala daerah di periode 2023. Sehingga progres harus bisa meninggalkan kenangan pembangunan yang baik bagi masyarakat.
Meski demikian, ia pun tak menampik adanya sejumlah progres peningkatan pada sejumlah aspek permasalahan yang bisa diselesaikan menuju kesempurnaan.
Misalnya, jelas Lutfi, permasalahan sampah, tercapainya UHC JKN-KIS dan pencegahan banjir. Hal itu menjadi bukti adanya kinerja yang bisa mencapai progres.
"Ada tiga catatan inti dari DPRD kepada eksekutif dalam Musrembang ini. Yakni tekan kemiskinan, infrastruktur dan tepatnya perencanaan dalam menyelesaikan pekerjaan rumah di Kabupaten Cirebon ini. Karena kita sama-sama dimungkinkan akan berakhir memimpin dan harus meninggalkan progres baik setelah ini," pinta Luthfi.
Sementara Bupati Imron Rosyadi mengaku kritikan yang disampaikan melalui sindiran oleh ketua DPRD menurutnya hal yang wajar.
Namun, lanjut Imron, kembali lagi pola kolaborasi kerja sama yang dilakukan harus berjalan optimal. Jangan sampai, maju mundurnya pembangunan di Kabupaten Cirebon menjadi klaim sepihak yang lebih ke arah saling menyalahkan.
Baca Juga: Soal Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon, Sekda Enggan Berasumsi
"Ya wajar, iklim di masyarakat, kalau pembangunan jelek, Bupati disalahkan. Lain halnya, kalau infrastruktur bagus, hasil pokok pikiran (pokir) dewan, ini kan tidak fair. Jadi kuncinya harus kolaborasi kerja sama jangan ego sektoral," balas Imron.
Atas kondisi tersebut, bupati mengaku, di Musrembang 2024 ini pihaknya memprioritaskan ke infrastruktur, terutama jalan yang menjadi prioritas. Tentunya, dengan keterbatasan anggaran harus bisa saling mengisi celah, serta pengawalan dan evaluasi harus dilakukan bersama, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif termasuk masyarakat harus bisa berkontribusi.
"Kami juga minta, pokir DPRD juga mengarah ke jalan. Jadi bantu kami di pemerintahan agar hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat," pungkasnya.
