Network
KABARCIREBON - Belum jelasnya proses usul nama-nama calon Penjabat (Pj) Bupati Cirebon untuk diajukan ke Kemendagri RI, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon disorot.
Seperti diketahui, secara elektronik Kemendagri RI sudah mengeluarkan surat pada 9 November 2023. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD Kota/Kabupaten dengan nama-nama daerahnya terlampir. Untuk Ketua DPRD Kabupaten Cirebon sendiri ada di urutan nomor sembilan.
Surat dengan Nomor:100.2.1.3/6047/SJ itu bertuliskan, berdasarkan amanat Pasal 201 ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Wali kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat Penjabat Bupati/Wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.
Baca Juga: Pj Bupati Cirebon Bakal Diisi Figur Wanita, Ini Sosoknya
Dalam surat itu pula di poin keempat, usulan nama calon Penjabat Bupati/Wali kota, disampaikan paling lambat tanggal 6 Desember 2023 kepada Menteri Dalam Negeri.
"Tapi kenapa sampai hari ini, sudah mendekati tanggal 6 Desember 2023, belum jelas juga proses usul nama calon Pj Bupati Cirebon di DPRD. Kinerja DPRD Kabupaten Cirebon perlu dipertanyakan dong. Apalagi kalau sampai tidak memproses dan tidak mengusulkan ke Kemendagri," ujar Ketua Aliansi Demokrasi (Aldera), Warcono Semaun, Senin (4/12/2023).
Ia menilai, jika surat dari Kemendagri RI itu dikeluarkan 9 November 2023, harusnya jauh-jauh hari proses usul nama calon Pj Bupati Cirebon sudah beres. Sebab, menurutnya, Pj Gubernur Jabar saja sudah mengusulkan nama-nama calon Pj bupati/wali kota ke Kemendagri RI pertanggal 23 November 2023 lalu.
"Padahal jika melihat surat yang dikeluarkan Kemendagri, surat yang ditujukan ke Gubernur itu titimangsanya 10 November 2023. Artinya lebih duluan surat yang ditujukan ke Ketua DPRD. Tapi kenapa sampai saat ini tidak diproses juga," tegas Warcono.
