Network
KABARCIREBON - Selama tiga tahun ke depan, kinerja 76 notaris di wilayah Kabupaten Kuningan akan terus diawasi oleh anak mantan ketua Dewan Pendidikan (DP) yang kini menjabat sebagai Wakil Rektor IV Universitas Kuningan (Uniku), Haris Budiman sehingga mereka tidak bisa seenaknya saja dalam melakukan pekerjaan.
Hal itu dikarenakan dosen fakultas hukum perguruan tinggi setempat tersebut terpilih menjadi ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) periode 2024-2027. Dan telah dilantik oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI di Mason Pine Hotel Kota Baru Parahiangan Bandung.
"Dalam rapat cepat sebelumnya, teman-teman masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk kembali memimpin MPD. Kali ini ada 76 notaris yang akan diawasi kinerjanya karena tahun 2023, Kuningan mendapatkan 38 notaris lagi," ujar Haris Budiman, Jumat 2 Februari 2024.
Baca Juga: Rektor Universitas Kuningan Lepas 10 Mahasiswa Outbound PMM IV
Sedangkan yang dilantik menjadi pengurus MPD tidak hanya dirinya tetapi melibatkan delapan pengurus lainnya dari unsur pemerintahan, notaris dan akademisi. Yakni, Mahardika Rahman yang berstatus selaku kepala Bagian Hukum Setda, Kepala Lembaga Pemasyaratan (Lapas) Kelas II A Kuningan, Kurnia Panji Pamekas.
Lalu, Eris Risdiantini dari Bagian Hukum Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Barat, unsur notaris yang terdiri dari Tuti Andriani, Nuryani Sartono dan Munadi Bayan serta unsur akademisi Erga Yuhandra dan Dikha Anugrah.
Ia menjelaskan, MPD adalah lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor: 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor: 30 tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris sehingga memiliki peran penting untuk mengawasi kinerja dan kode etik notaris.
Atas dasar tersebut, maka sebagai ketua MPD Kabupaten Kuningan, ia akan dibantu oleh dua wakil ketua atas nama Mahardika Rahman dan Tuti Andriani serta sekretaris atas nama Dadang Sunarya dari bagian hukum Setda Kuningan. Dalam waktu dekat, mereka bakal segera menyelenggarakan rapat internal guna membahas materi dan mekanisme pengawasan terhadap notaris.
