Network
KABARCIREBON - Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Pusat Jajanan Serba Ada/Pujasera dan Parkir (Puspa) depan Hotel Grand Cordela mengeluhkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam penataan wilayah Jalan Pertokoan Siliwangi karena berakibat terusirnya mereka di jalur tersebut.
Hal itu tidak hanya berakibat munculnya persoalan seputar keluhan sepinya pembeli karena dilokalisasi berjualan di eks kampus Sekolah Dasar Negeri (SDN) 17 Kuningan saja tetapi berbagai persoalan yang perlu disikapi serius di tengah upaya mencari jalan terbaik demi kebaikan bersama.
"Sebenarnya banyak permasalahan terjadi akibat kebijakan pemindahan PKL dari Jalan Pertokoan Siliwangi ke eks kampus SDN 17 Kuningan," ujar pengurus Paguyuban PKL Puspa Siliwangi, Ahim Ibrahim diamini beberapa pedagang lainnya di hadapan Mantan Wakil Bupati Kuningan, H.M. Ridho Suganda di kediamannya, Kamis 13 Juni 2024.
Baca Juga: Pilkada Kuningan, Ridho Suganda Tahu Etika dan Menghargai Keluarga H. Acep Purnama
Keluhan secara umum para PKL, lanjut mantan Ketua Paguyuban PKL Siliwangi Barat, bahwa sementara ini permasalahan yang mencuat dan dirasakan langsung oleh para pedagang adalah biaya listrik sebesar Rp4 juta per bulan padahal listrik digunakan pula oleh pihak penyelenggara hiburan musik di daerah setempat.
Ditambah lagi, pembayaran air sebesar Rp1 juta dan tiba-tiba ada tambahan permintaan pembayaran pengangkutan sampah yang dilakukan setiap dua kali dalam seminggu sebesar Rp3 juta dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Semua beban pembayaran tersebut ditangani oleh para pedagang melalui iuran bersama di tengah sepinya pembeli.
Namun sebenarnya, ada berbagai persoalan lainnya yang perlu disikapi. Yakni, berdasarkan pendataan yang dilakukannya beberapa kali, total PKL dari Pertokoan Siliwangi Barat dan Siliwangi Timur hanya 167 orang tetapi saat pindah ke kawasan Puspa Siliwangi malah menjadi 194 pedagang atau bertambah 27 orang.
Maka dari itu, pihaknya pun sempat melakukan audensi dengan salah satu kepala bidang di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagperin) guna mempertanyakan hal tersebut. Karena tidak mungkin ada penambahan jumlah PKL tanpa adanya rekomendasi atau yang memfasilitasi dari pihak-pihak tertentu.
