Network
KABARCIREBON - DPD REI Jawa Barat (Jabar) memastikan kebijakan Tapera akan menambah beban bagi pemberi kerja dan pekerja. Karena itu, kebijakan Tapera sudah seharunya ditinjau ulang kembali.
"Yang ditakutkan dari pemotongan Tapera merupakan sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Sebenarnya jika semuanya itu jelas bisa jadi tidak ada masalah. Jadi, detail urunan harus jelas," ungkap Sekertaris DPD REI Jabar Norma Nurjaman kepada kabar-cirebon di sela rapat koordinasi DPD REI Jabar dengan DPR REI wilayah Cirebon di kantor sekretarian REI setempat Kamis, 6 Juni 2024.
Selama Turunannya Jelas REI Mensuport
Baca Juga: Eksplor Lamping Kidang! Ini Wisata Alam dengan Pemandangan Terbaik dan Tak Main-Main dari Kuningan
"Selama belum ada kejelasan harusnya ditunda selama masih tahap uji coba. Dulu yang sudah diberlakukan turunan itu jelas, untuk sekarang ekonomi di Indonesia masih dalam keadaan belum stabil, hal ini menjadi beban bagi pemberi kerja dan pekerja," paparnya.
Tapera, lanjut Norma, menjadi cukup kontroversial hampir semua perumahan stekholder itu keberatan, pemotongan karyawan ini dihitung hampir 20% lebih di potoh PPH, kemudian iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan.
"Kemudian bagi para pekerja asing, kerja selama dua tahun harus bayar. Kejelasannya belum clear. Karenanya sekali lagi ini harusnya ditunda terlebih dulu," katanya.
Baca Juga: Destinasi Wisata Bandung dengan Pengalaman Rileksasi Air Hangat Alami Gunung Tangkuban Perahu
Tapera ini, lanjut Norma lagi, dikutip dari tahun 2016, dan sebesar Rp500 miliar duit hilang tidak jelas."Jangan-jangan Tapera ini akan menjadi kasus baru. Dikhawatirkan persaingan dengan negara lain dalam berinvestasi diragukan belum banyak perizinan dan lainnya," papar Norma.***
