CIREBON.- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengecam pernyataan relawan pendukung Jokowi, Benny Rhamdani yang meminta 'izin tempur' ke Presiden Jokowi untuk melawan para pihak yang dianggap berseberangan.
Video pernyataan Benny di hadapan Jokowi itu viral di media sosial. Said menilai pernyataan itu justru sedang menjerumuskan Jokowi.
"Tidak bisa relawan meminta Bapak Presiden atau dia sendiri akan melawan atau meminta presiden bikin undang-undang mengkriminalisasi orang yang berbeda. Kalau itu dilakukan akan menjerumuskan Bapak Presiden kita," kata Said di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 28 November 2022.
Said meminta relawan pendukung Jokowi tidak menyeret-nyeret orang nomor satu di Indonesia itu ke tempat tak semestinya. Baginya, tugas seorang Presiden adalah merawat NKRI dan menyatukan semua elemen bangsa.
Ia menilai, pelbagai kritik dari pihak yang berseberangan dengan Jokowi harus diterima asalkan proporsional. "Kalau ada perbedaan, ada yang mengkritik Bapak Presiden selagi kritiknya proporsional tidak menghina Bapak Presiden itu harus diterima," kata Said.
Said berpandangan, Jokowi merupakan sosok yang sopan dan diklaim tak akan mencampuri urusan hukum. Ia pun berpandangan kritik terhadap presiden merupakan hal biasa terjadi di kesehariannya.
"Menurut hemat saya, sudahlah legacy-nya sudah luar biasa, soft landing-nya agar enak. Kalau ada 'relawan' yang seperti itu, tinggalkan saja. Iya, itu bukan relawan itu, bukan relawan itu," tegas dia.
Sebagai informasi, video percakapan Benny dan Jokowi viral di media sosial. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) itu mengaku siap tempur di lapangan melawan pihak-pihak yang dianggap menjadi lawan Presiden Jokowi.
Pertemuan diduga terjadi di tengah pertemuan relawan Jokowi yang bertajuk Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu 26 November 2022 lalu. Benny mengaku geregetan melakukan perlawanan kepada pihak yang dianggap lawan Jokowi itu.
"Kita ini pemenang, Pak, pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus," ujar Benny dalam video itu.
Bila bertempur di lapangan tidak diizinkan Jokowi, Benny menyarankan hal lain untuk melakukan penegakan hukum. "Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak. Kalau Bapak enggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus," tambahnya.
Ia mencontohkan, pihak-pihak yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang Pemerintah, mengadu domba, menghasut, dan yang menyebarkan kebencian, semua pihak itu bisa dijerat dengan hukum. "Semua bisa dijerat dengan hukum, nah penegakan hukum ini yang harus dilakukan, diperkuat lagi," desak Benny.(Fik)