Network
"Sesuai AD/ART untuk perpanjangan itu enam bulan. Kalau selesai tiga bulan ya sudah. Kenapa harus memaksakan sampai enam bulan," katanya.
Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) KONI sekaligus Ketua SC Musorkab, Didin Jaenudin menegaskan, untuk persiapan pelaksanaan Musorkab sebenarnya sudah siap. Karena sejak awal Musorkab itu diagendakan pertengahan Februari 2023. Tapi nyatanya diundur.
Baca Juga: Penambahan 100 BTS di Jawa Barat Akan Direalisasikan Smartfren pada Semester Ke-Dua 2023
Hingga akhirnya sempat menimbulkan polemik diinternal KONI. Ada gerakan pengunduran diri. Salah satunya Didin. Ia mengaku kenapa masih terlibat, karena pengajuannya tidak diterima. "SK kan dari Jabar. Harusnya kemarin ketika muncul permohonan disampaikan dong ke Jabar. Tapi kan enggak. Ini sudah ada SK perpanjangan," katanya.
Selain itu, pihaknya pun akan berkonsultasi dengan KONI Jabar. Terkait perbedaan pandangan di internal KONI. Khususnya terkait penafsiran persyaratan. Baik syarat sebagai peserta atau calon.
Misalnya terkait persyaratan peserta. Apakah yang diperbolehkan sebagai peserta itu yang SK kepengurusannya masih berlaku atau tidak. Karena kebetulan dalam AR/ART, sebelum berakhir enam bulan itu masih bisa mencantumkan sebagai peserta. "Pemahaman kita kan untuk peserta yang SK nya masih berlaku," ungkapnya.
Baca Juga: Menghadapi Ramadan dan Lebaran 2023, Smartfren Siap Realisasikan 100 BTS di Jawa Barat
Kemudian, untuk calon, apakah diatur pernah menjadi pengurus cabor dan atau pengurus KONI. Sekadar satu tahun saja atau satu periode. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari cabor-cabor. "Itu pun masih multitafsir berapa persen," kata Didin.(Ismail/KC).***
