KABARCIREBON,- Sejumlah anggota DPRD merasa geram atas pernyataan Bupati Cirebon, H Imron yang menyebut dewan tidak ngerti aturan terkait oknum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat yang telah dibuatkan KTA PDI Perjuangan oleh dirinya.
Menurut anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang juga Sekretaris Komisi IV, Siska Karina, apa yang disampaikan dirinya maupun sejumlah anggota dewan lainnya itu sudah sesuai aturan. Artinya tidak asal bicara, tetapi jelas ada dasar aturannya. Karena sangat jelas anggota Baznas dilarang menjadi bagian dari partai politik (parpol) mana pun.
"Kita berbicara atas dasar aturan. Yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di situ Pasal 11 menyebutkan bahwa persyaratan menjadi anggota Baznas salah satunya adalah tidak menjadi anggota partai politik," ucap Siska, Rabu (10/8/2022).
Jadi lanjut dia mengatakan, dalam UU melarang anggota Baznas bagian atau menjadi anggota partai politik. Apalagi, oknum Baznas yang bersangkutan sudah memiliki KTA PDI Perjuangan seperti yang diakui Bupati Cirebon. Itu sama saja sudah menjadi anggota parpol. "Anggota Baznas saja tidak boleh menjadi anggota parpol, apalagi MI ini staf pelaksana di Baznas," ungkapnya.
Ada pun tentang asas yang disebutkan mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 65 Tahun 2017 terkait asas keadilan, akuntabilitas yang ada di pasal 2. "Jadi jelas ya, dewan itu berbicara sesuai aturan. Sudahlah Baznas ini kan dibentuk untuk kemaslahatan umat. Baznas jangan dipolitisasi," desak Siska.
Sedangkan menurut anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon, Nurholis, sebenarnya yang tidak paham aturan atau tidak membaca aturan itu siapa? Sebab dalam aturannya jelas ada. Apa yang ia sampaikan sebelumnya berdasarkan aturan. Ia meminta agar Bupati Cirebon membaca aturannya bahwa anggota Baznas dilarang menjadi anggota parpol.
"Sepertinya Pak Bupati harus baca Peraturan Baznas RI Nomor 1 Tahun 2019 Bab 2 Pasal 4. Yakni untuk dapat diangkat menjadi pimpinan Baznas yaitu, 1 orang ketua dan paling banyak 4 orang wakil ketua itu harus memenuhi persyaratan. Di antaranya huruf g, tidak menjadi anggota parpol dan yang ber-KTA parpol itu," tegas Nurholis.
Selain itu, menurut pria yang juga anggota Komisi IV DPRD ini, pimpinan Baznas harus tegas dan memastikan orang-orang yang ada di lembaganya tidak ada yang ber-KTA parpol. "Pimpinan Baznas harus memastikan terhadap seluruh stafnya agar tidak ada yang ber-KTA salah satu parpol," katanya.
Hal sama disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar, Anton Maulana. Menurutnya, Baznas sudah seharusnya bersih dan netral dari kepentingan politik. Pengelolaan zakat harus transparan dan akuntabel. "Saran saya Baznas harus kerja sama dengan Bawaslu agar pemahaman aturannya jelas," sebut Anton.
Selain itu, kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon ini, pihaknya mendorong agar tim audit dan tim hukum Baznas pusat menyoroti masalah oknum Baznas ini yang jelas-jelas anggota parpol serta menelisik video dukungan deklarasi untuk dia maju di Pileg 2024 yang sudah menyebar luas.
"Kita harus meminta tim audit dan tim hukum Baznas pusat agar obyektif penilaiannya. Masa punya KTA, video beredar dianggap aturan yang benar. Baznas itu lembaga nonstruktural yang netral dan harus bersih dari orang parpol atau kepentingan politik," ungkap Anton.
Sementara itu, politisi senior PKS yang juga anggota DPRD Kabupaten Cirebon empat periode, H Junaedi mengaku ingin ketawa terkait statement Bupati Cirebon itu. Sebab yang bersangkutan sebagai bupati harusnya paham aturan sehingga tidak menyalahkan anggota dewan yang menyampaikan sesuai aturan malah disalahkan.
Menurutnya, pada Pasal 11 (g) UU Nomor 23 Tahun 2011 dan Pasal 7 (g) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 yang berbunyi, salah satu syarat anggota Baznas adalah bukan anggota partai politik.
"Dan di Pasal 24 (e) PP Nomor 14 Tahun 2014 berbunyi diberhentikan dari anggota Baznas jika menjadi anggota partai politik. Jelas kok, tapi Bupati sebut dewan tidak ngerti aturan," ujar Junaedi.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Cirebon, H Imron angkat bicara terkait oknum Baznas berinisial MI yang diduga menyalurkan bantuan untuk kepentingan dia maju di Pileg 2024 mendatang. Menurut Imron, desakan dari anggota DPRD agar oknum tersebut keluar dari Baznas, maka yang bersangkutan tidak mengerti aturan.
Bupati Imron juga mengakui, atas perintah dirinya, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon telah membuat dan mengeluarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama oknum Baznas ini.(Ismail)