KABARCIREBON - Ratuasan Guru Honorer Non PG P2 dan P3 Kabupaten Cirebon melakukan audiensi dengan Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi di Ruang Nyimas Gandasari Kantor Setda, Senin (28/11/2022).
Kedatangan mereka untuk mempertanyakan nasibnya agar segera diangkat menjadi PPPK.
Bupati Cirebon, H. Imron Rosyadi mengatakan pihaknya akan berusaha untuk membantu para guru honorer ini diangkat menjadi PPPK.
Menurutnya, guru honorer ini sudah mengabdi dengan mengajar lebih dari 10 tahun lebih, bahkan ada yang sampai 30 tahun.
"Kami akan berusaha untuk memperjuangan guru honorer agar diangkat menjadi PPPK, sebab tahun 2023 mendatang ada 800 guru yang pensiun dan harus ada gantinya," kata Imron.
Terkait anggaran, kata Imron, pihaknya sudah memperhitungkan APBD Kabupaten Cirebon untuk gaji para PPPK.
"Tahun sekarang dianggarkan Rp 287 miliar untuk gaji PPPK, tahun depan kalau bertambah PPPK-nya kemungkinan juga akan bertambah anggarannya," ungkap Imron.
Guru guru non PG ingin aspirasi bahwa dia sudah menjadi guru honor sudah 10 tahun lebih dan ingin mendapatkan perhatian dari pemerintah diangkat jadi PPPK.
Sementara itu, Kadisdik Kabupaten Cirebon, Ronianto mengatakan pihaknya sangat mendukung bilamana guru honorer yang ada di wilayahnya diangkat menjadi PPPK.
Menurutnya, guru honorer di Kabupaten Cirebon yang belum diangkat menjadi PPPK tinggal sedikit, sebagian sudah menjadi PPPK.
"Kami sangat senang kalau mereka (guru honorer, red) bisa diangkat menjadi PPPK semuanya. Tahun 2023 mendatang ada penerimaan PPPK semoga semuanya masuk," singkat Ronianto.
Di tempat yang sama, Ketua Forum Guru Non PG P2 dan P3 Kabupaten Cirebon, Komarudin mengatakan, kedatangan ke kantor bupati ini untuk menyampaikan aspirasi dari para guru honorer. Pasalnya mereka menaruh harapan agar bisa diangkat menjadi PPPK.
"Alhamdulillah, untuk 1.500 guru honorer telah disetujui oleh pak bupati, saya ingin kami bisa segera diangkat menjadi PPPK," katanya.
Ia meminta agar guru honor yang PG P2 maupun P3 ini dituntaskan di tahun 2023 tanpa tes langsung diangkat. Bahkan, pihaknya meminta mekanisme untuk di tahun 2023 tetap dilakukan tes secara observasi atau assessment dengan langsung pemeriksaan admistrasi, agar kami bisa langsung diangkat menjadi PPPK di tahun 2023.
Komarudin menjelaskan guru honorer yang ikut memperjuangkan nasibnya ini sudah mengabdi menjadi pengajar lebih dari 10 tahun.
"Teman-teman ini sudah mengajar mulai dari 10 tahun, 15 tahun bahkan sudah ada lebih dari 30 tahun, setidaknya mereka bisa diangkat menjadi PPPK," ungkapnya.(Iwan/KC)