KABARCIREBON - Bupati Majalengka menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada 840 orang, yang kini sudah menempati sejumlah posisi di rumah sakit, puskesmas, kecamatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Majalengka, Senin (27/2/2023).
Kepala BKPSDM Kabupaten Majalengka Maman Fathurochman mengungkapkan, dari 840 orang yang diangkat menjadi PNS tersebut, sebanyak 67 persen di antaranya merupakan orang luar Kabupaten Majalengka yang mendaftar di Kabupaten Majalengka sesuai formasi CPNS yang diikutinya.Sedangkan sisanya sebanyak 33 persen warga Kabupaten Majalengka.
“Kami memang membuka pendaftaran terbuka untuk semua warga negara Indonesia (WNI) sesuai atuaran yang ada asal sesuai kualifikasi yang tersedia, kebetulan yang lulus kebanyakan dari luar. Warga Majalengka yang mendaftar dan mengikuti seleksi saat itu mencapai sebanyak 3.500 orang,”katanya.
Baca Juga: Banjir Kota Bekasi, Bocah 12 Tahun Hanyut Terbawa Arus Kali Cakung
Menurutnya, dari 840 orang PNS tersebut, mereka di antaranya sebagai tenaga medis dan pengelola keuangan puskesmas sebanyak 627 orang. Kemudian sebanyak 70 orang ditempatkan di RSUD Majalengka dan RSUD Cideres serta 143 orang lainnya ditempatkan di sejumlah OPD dan kecamatan.
Menurutnya, seleksi CPNS dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga obyektifitas penilaian sangat terjamin, karena skor nilaipun diumumkan secara langsung. Sehingga dapat dijamin tidak terjadi KKN pada penerimaan PNS tersebut.
“Kebetulan banyak orang luar yang lolos tes. Karena tes memang untuk warga negara Indonesia bukan untuk orang Majalengka saja,” katanya.
Baca Juga: Aneh, Rumah Sudah Lunas Tapi Konsumen Ini Tak Kunjung Terima Sertifikat
Sementara itu, mengenai banyaknya pendaftar PNS dari Majalengka yang tidak lolos, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Majalengka yang juga Rektor Universitas Majalengka Indra Adi Budiman mengemukakan, untuk penerimaan pegawai tidak lagi mengedepankan proporsional kedaerahan, namun lebih kepada profesional, yang jauh lebih menjadi prioritas.
Sehingga harus mengutamakan kompetisi berdasarkan keilmuan dan kemampuan. Maka pilihannya adalah, selama proses dan tahapan dilaksanakan secara obyektif, faktor kedaerahan untuk sementara waktu diabaikan.
“Sering terjadi membuat prioritas, terjadi konflik kepentingan. Tidak mudah kita nafikkan, mendahulukan dikotomi putra daerah,” katanya.
Baca Juga: Gawat, Situs Judi Online sekarang Sasar Website Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan
Menurutnya, ada banyak faktor yang menyebabkan sebagian besar pendaftar dari Majalengka tidak lulus.
Selain formasi lowongan kerja yang tersedia untuk pelamar dari Majalengka mungkin tidak tersedia, juga mungkin pelamar dari Majalengka tidak memiliki linearitas pendidikan dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan.
Sehingga walaupun memaksakan diri mendaftar, by-sistem mereka tidak diterima. Kemudian ketidakseriusan usaha si pelamar, sehingga tidak menyiapkan diri untuk menghadapi tes.
Baca Juga: Rencana DOB Cirebon Timur Segera Terbentuk: DPRD Jabar Siap untuk Membackup
“Ini banyak terjadi, misalnya guru lowongan kerja yang tersedia adalah guru seni budaya, tetapi pelamar ijazanya prakarya,” ujarnya.
Hal sama disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Majalengka M Hanurajasa. Menurutnya, sudah menjadi konsekuensi logis ketika pola rekrutmen PNS terpusat melalui BKN dengan kuota dari Menpan RB masing masing daerahnya.
Sehingga orang luar Majalengka memiliki hak yang sama untuk mengisi formasi tersebut.(Tati/KC).***