KABARCIREBON - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon dinilai perlu mensupport kebutuhan penyertaan modal Perusahaan Daerah (Perumda) atau PDAM Air Minum Tirta Jati. Hal itu agar pelayanan bagi pelanggan tetap terjamin dan bisa menjadi potensi pemasukan asli daerah (PAD) ke depannya.
Dorongan itu muncul dari Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon saat rapat kerja dengan Perumda Air Minum Tirta Jati, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bagian Perekonomian, dan Asda Pembangunan dan Perekonomian, di ruang rapat kerja Komisi IV, belum lama ini.
"Kita rapat kerja terkait revitalisasi infrastruktur PDAM, baik bangunan maupun pipanisasi termasuk pompa di beberaoa unit cabang PDAM Losari, Babadan, Kapetakan dan lainnya yang jumlahnya ada lima unit, yang memang pompanya sudah rusak," kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Pandi, usai rapat kerja.
Baca Juga: Ini Alasan Kenapa Pancasila Jadi Dasar Negara Republik Indonesia
Ia menjelaskan, Perumda Air Minum Tirta Jati sudah sejak 2015 dikasih slot penyertaan modal sebesar Rp 20.250.000.000 oleh Pemda. Namun belum bisa diambil sampai sekarang. Ketika pihak PDAM membutuhkan penyertaan modal itu, selama tiga tahun berturut-turut pengajuan PDAM selalu didrop oleh Pemda.
"Meskipun kebutuhan PDAM tidak semuanya, hanya Rp 6,5 miliar ini sudah termasuk untuk infrastruktur dan pompa di unit unit cabang PDAM," kata Pandi.
Namun, kata Politisi PKB ini, pihak Bapelitbangda dan BKAD alasannya klasik, bahwa 2023 dan 2024 atas instruksi bupati fokus untuk infrastruktur jalan-jalan di Kabupaten Cirebon yang perlu diperbaiki. Akhirnya diminta untuk mencari solusi-solusi lain.
Dan telah disepakati untuk PDAM karena infrastruktur bangunan berupa kantor itu adalah anggarannya mandiri tahun 2022 dan sedang dilaksanakan. Maka yang prioritas pertama untuk enam pompa yang dibutuhkan senilai Rp 1,7 miliar perlu disupport oleh Pemda.
"Kami mendorong kepada BKAD dan Bapelitbangda agar kebutuhan PDAM ini segera dipenuhi. Karena terkait dengan pelayanan," kata Pandi.
Sebab, menurutnya, walaupun tidak menjadi target APBD tapi kebutuhan PDAM ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pelanggan masih butuh pelayanan maksimal dari PDAM terutama soal kebocoran, debit dan kualitas airnya yang mungkin ke depan PDAM ini menjadi potensi APBD Kabupaten Cirebon kalau terus ditingkatkan dan dikembangkan.
Baca Juga: Ciptakan Generasi Patuh Berlalulintas Sejak Dini, Satlantas Polres Ciko Gelar Polsanak
Bahkan, kata dia, pelanggan PDAM sekarang sudah masuk di perusahaan-perusahaan. Semua kebutuhan airnya dicover dari PDAM.
"Nah ini adalah potensi peningkatan PAD, maka perlu support anggaran perbaikan mesin-mesin atau pompa-pompa yang bisa mensupport kebutuhan pabrik-pabrik tadi," ungkapnya.
Sebab, kata dia, kalau tidak sejak dini disupport, mungkin ke depan kebutuhan air di perusahaan-perusahaan bisa diambil perusahaan asing yang menyediakan air minum. Karena mereka bisa saja menguasai secara bebas, dengan manajemen perusahaan yang mereka miliki, apalagi belum diatur regulasinya.
Baca Juga: Pancasila, Way of Life, Ini Dialog Bung Karno dengan Presiden Yugoslavia
"Maka sebelum perusahaan perusahaan asing penyedia air air minum ini masuk ke Kabupaten Cirebon, kita sejak dini perbaiki kualitas dan mesin mesin maupun peralatannya agar pelanggan tidak lari dari PDAM," kata Pandi.(Ismail)