KABARCIREBON - Anggota DPRD Kota Cirebon dari Fraksi Partai Gerindra, Fitrah Malik, mengelar reses masa sidang II tahun 2023 untuk menyerap aspirasi warga di RW 02 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk.
Salah satu aspirasi adalah air PDAM Tirta Giri Nata yang selalu mengalami gangguan.
Menurut warga, selama dua tahun ini ada sekitar 100 kepala keluarga yang terdampak tidak bisa menikmati air bersih.
"Ini pentingnya bertemu warga langsung. Mereka selama dua tahun ini air dari PDAM tidak mengucur, sekalinya mengucur pada malam hari, itupun kecil sekali. Sehingga warga kesulitan mendapat air bersih," ucap Fitrah.
Fitrah menambahkan, permasalahan air bersih akan segera ditindaklanjuti dengan berkirim surat ke PDAM Tirta Giri Nata agar segera ditindaklanjuti. Warga sudah menunaikan kewajiban dengan membayar iuran bulanan, sehingga menurut Fitrah, berhak mendapat pelayanan prima dari PDAM.
"Kami akan segera berkirim surat ke PDAM, warga sudah memenuhi kewajibannya membayar iuran bulanan. Maka sudah menjadi kewajiban PDAM memberikan pelayanan prima dengan memenuhi kebutuhan air bersih untuk warga," tuturnya.
Baca Juga: Kenalkan Proses Bisnis Kilang, Project Balongan Adakan Goes To School
Selain itu, Fitrah juga menampung aspirasi lainnya, seperti kesehatan dan pembangunan lingkungan. Terkait kesehatan, menurut Fitrah, warga yang tidak mampu membayar BPJS Mandiri akan dialihkan ke BPJS PBI yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon.
"Warga juga mengeluhkan banyak yang tidak mampu membayar BPJS Mandiri, jadi di sini kami mengarahkan dan akan membantu peralihan BJS Mandiri ke BPJS BPI bagi warga yang tidak mampu," ungkapnya.
Fitrah juga menjamin warga pemegang BPJS BPI akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan pasien BPJS Mandiri. Karena, biaya yang dikeluarkan pemerintah sama dengan biaya BPJS Mandiri.
"Kami jamin tidak ada perbedaan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Bayarnya sama kok dengan BPJS Mandiri, hanya saja yang bayar BPJS BPI itu pemerintah. Jadi akan mendapat pelayanan kesehatan yang sama. Kalau nanti ada yang mengalami Intimidasi karena memakai BPJS BPI, segera lapor ke saya," ujarnya.
Nantinya, aspirasi warga akan dicatat dan ditampung kemudian akan dibahas dalam rapat tingkat komisi maupun tingkat badan anggaran. Sehingga aspirasi warga akan tersampaikan ke dinas terkait untuk segera direalisasikan.(Fanny)