KABARCIREBON - Dalam hitungan bulan, Bupati Kuningan, H. Acep Purnama dan Wakil Bupati, H.M. Ridho Suganda akan lengser dari jabatannya karena tanggal 4 Desember 2023 habis masa jabatannya atau tepat 5 tahun memimpin kota kuda dengan berbagai dinamikanya.
Namun meski 3 bulan lagi pensiun tetapi H. Acep Purnama tetap diganjar penghargaan Anugerah Anubhawa Sasana dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Kemenhumkam RI). Penghargaan tersebut diserahkan melalui Gubenur Jawa Barat, H.M. Ridwan Kamil di Aula Barat Gedung Sate Jalan Diponogor Bandung, Sabtu 2 September 2023.
Tidak hanya orang nomor satu di kota kuda namun penghargaan Desa Sadar Hukum pun diterima oleh beberapa desa di wilayah Kabupaten Kuningan. Di antaranya, Desa Citundun Kecamatan Ciwaru, Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru, Desa Padamulya Kecamatan Maleber, Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya dan Desa Kertayuga Kecamatan Nusaherang.
Baca Juga: Pengendara yang Menggunakan Handphone Jadi Incaran Operasi Zebra Lodaya di Kuningan
Sedangkan sejumlah desa lainnya meraih penghargaan Paralegal Justice Award yang diwakili oleh Desa Bojong Kecamatan Cilimus, Desa Bojong Kecamatan Kramatmulya, Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung dan Desa Wanasaraya Kecamatan Kalimanggis.
"Alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada Kemenhumkam RI karena telah memberikan penghargaan Anugerah Anubhawa Sasana dan beberapa desa dinobatkan sebagai Desa Sadar Hukum serta mendapat penghargaan Paralegal Justice Award," ucapnya.
Menurutnya, penghargaan yang diterima tersebut membuktikan bahwa jika hidup di negara hukum, maka mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga ke desa harus sadar hukum.
Baca Juga: Wartawan HU Kabar Cirebon, Kang Emsul Raih Kuningan Award 2023
Sehingga dirinya berharap desa-desa yang sudah meraih penghargaan Desa Sadar Hukum berimplikasi terhadap masyarakat, aparat pemerintahan dan seluruh komponen yang ada dalam desanya menjadi lebih paham sekaligus tertib dengan aturan hukum yang berlaku.
Maka dari itu, upaya untuk mensosialisasikan, meningkatkan pemahaman dan membina kesadaran atas hukum di desa-desa serta kelurahan se-Kabupaten Kuningan akan terus dilakukan karena dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi akan berpengaruh pada jalan pemerintahan yang kondusif dan lancar.
Gubernur Jawa Barat, H.M. Ridwan Kamil mewanti-wanti bahwa semua urusan membangun negeri ini ada pada Pancasila sehingga seluruh komponen masyarakat mesti mematuhi nilai-nilai yang terkandungnya.
Baca Juga: Terjadi Perubahan Signifikan di Lingkup Dishub, Kuningan Caang Diawali dari Cigugur
Dan bagi seorang harus menjadi pemimpin yang sensitif dengan biasakan menyelesaikan masalah sebelum masalah itu timbul. Para kepala desa jika ada masalah, selesaikan dengan komunikasi. Begitu pula kalau terjadi dinamika atau salah tafsir, selesaikan masalahnya melalui musyawarah di balai desa.
Sementara itu, kenapa Jawa Barat Juara?. Sebenarnya karena filsafat Sundanya diterapkan, nilai-nilai Pancasilanya ditegakan sehingga hasilnya indeks kondusifitasnya tinggi sekali mencapai nilainya 87,5. Artinya warga merasakan nyaman tinggal di Jawa Barat.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya menjelaskan, tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan menentukan masa depan wilayah tersebut. Membangun kesadaran hukum sejak dini harus dilakukan tanpa perlu menunggu terjadi permasalahan atau pelanggaran hukum.
Baca Juga: 3 Orang Ingin Menggantikan H. Deni Erlanda sebagai Direktur Perumda PAM Tirta Kamuning Kuningan
Upaya pembinaan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil yang ada di lingkungan masyarakat. Tegaknya supremasi hukum dan HAM karena merupakan salah satu aspek utama untuk menunjang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman, bersatu, rukun, damai, adil serta sejahtera.
Kantor Wilayah Kemenkumham RI sepenuhnya mendukung upaya pembinaan serta kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum melalui program Desa dan Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Jawa Barat.
Kedepan metode pembinaannya akan terus ditingkatkan dan diharapkan program ini bisa terus dilanjutkan demi terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang tertib hukum. (Iyan Irwandi/KC) ***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News