KABARCIREBON - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan menyelenggarakan acara konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, berlangsung di aula kantor setempat, Senin 29 Januari 2024.
Acara dilakukan secara hybrid dengan menghadirkan para Staff Ahli Bupati, Asissten Daerah dan Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Kuningan. Selain itum hadir Ketua DPRD Kuningan dan Sekretaris Daerah, H Dian Rachmat Yanuar.
Pejabat Bupati Kuningan, H. Raden Iip Hidajat dalam rapat tersebut menghimpun aspirasi para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun 2025.
Baca Juga: Logo dan Tagline Mudahkan Orang Ingat Wisata Kuningan
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah menetapkan tema RKPD tahun 2025 sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun pelaksanaan kedua atau tahun 2025. Yakni; mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.
“Dengan penguatan kedua sektor tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar daerah, dalam rangka mewujudkan mimpi sebagai Daerah Agropolitan yang diperkuat oleh sektor pariwisata, sesuai amanat visi RPJPD Kabupaten Kuningan tahun 2005-2025,” tutur Iip.
Lebih lanjut Iip, mengatakan, bahwa kondisi makro ekonomi Kab. Kuningan saat ini, fokus dalam penanggulangan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, penanganan stunting, dan pengendalian inflasi yang kini menjadi permasalahan bersama.
Baca Juga: Bikin Merinding, Bukan Berebut Bansos tapi Warga Gewok Kuningan Berebut Bayar PBB dari Celengan
“Mohon dukungan semuanya, semoga ditengah keterbatasan yang dimiliki, dengan niat baik dan semangat yang sama, semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan,” Kata Iip.
Sementara Kepala Bappeda, Usep Sumirat, bahwa Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD tahun 2025 dinilai penting, karena komitmen bersama dalam menjaga dan menerapkan empat pendekatan perencanaan. Empat pendekatan itu antara lain, pendekatan teknokratis, politik, partisipatif dan pendekatan top down serta bottom up.
Termasuk menjaga komitmen kita untuk mematuhi mekanisme perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Baca Juga: MAN 1 Kuningan Cetak Lulusan Terampil Untuk Mandiri
Garis besar pembahasan konsultasi publik ini mencangkup kerangka logika perumusan RKPD, Dasar hukum, sasaran dan target RPJPD tahun 2005–2025, hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023. Hasil ervaluasi pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, isu strategis daerah, kebijakan umum penyusunan RKPD tahun 2025, dan prioritas pembangunan tahun 2025.
Adapun forum konsultasi publik ini merupakan media untuk membangun komitmen seluruh stakeholder pembangunan dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni; sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). (Emsul/KC) ***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News