Network
Repdem pun akan terus mengkaji berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan. Pihaknya akan melakukan investigasi langsung, sesuai atau tidak. Karena, kata dia, banyak temuan-temuan di dinas. Salah satunya Dinkes.
"Dinkes itu kan sudah BLUD. Tapi faktanya beberapa paket pekerjaan fisik masih dikondisikan oleh dinas. Artinya itu kan tidak sesuai," kata Warcono.
Pihaknya meminta solusi kepada Sekda Kabupaten Cirebon. "Karena mekanisme BLUD itu bisa merencanakan sendiri dan membelanjakan sendiri. Memiliki otonom keuangan sendiri," katanya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva'i mengaku, pertemuannya dengan Repdem hanya sebatas silaturahmi. Namun di samping itu, sekaligus menyampaikan beberapa hal sebagai fungsi kontrol sosial.
Di antaranya sampai sejauh mana penyerapan anggaran, MCK KPK, juga terkait LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) berkaitan dengan revisi Perda RTRW.
