Network
KABARCIREBON- Ribuan kepala sekolah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKK SMKS) bersama FKSS SMA se-Provinsi Jawa Barat (Jabar), melakukan aksi di depan Kantor Gubernur setempat, Senin (7/11/2022).
Tak terkecuali, FKK SMKS Kabupaten Cirebon, ikut menggeruduk Kantor Gubernur Jabar tersebut dalam aksi menuntut hak siswa SMK/SMA swasta Jabar. Kedatangan mereka ke Bandung untuk memperjuangkan hak siswa SMK/SMA swasta, karena Pemprov Jabar dinilai melakukan diskriminasi terkait Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
Menurut Ketua FKK SMKS Kabupaten Cirebon, Agus Hamdani, dalam aksi tersebut, pihaknya menuntut agar indeks BPUM untuk siswa bisa naik atau tetap. Sebab, BPUM untuk 2023 mendatang justru bakal turun dari Rp 700.000 menjadi Rp 600.000.
Selain itu, kata dia, para pengunjuk rasa menginginkan agar status bantuan yang asalnya hibah, diubah menjadi bantuan operasional. "Sehingga tidak ada lagi perbedaan atau diskriminasi antara sekolah swasta dengan negeri," kata Agus.
Ia juga menjelaskan, aksi yang dilakukan pihaknya bersama FKK SMKS Kota/Kabupaten se-Jabar itu, merupakan kelanjutan dari audiensi sebelumnya. Yang berawal dari adanya informasi BPUM 2023 turun.
