Network
"Mbok ya anggaran untuk pemeliharaan PJU dan penyediaan titik PJU-nya jangan segitu. Masa pemeliharaan PJU hanya Rp 300 juta sedangkan PJU yang mati saja ada tiga ribuan. Bagaimana kita akan bisa melayani rakyat?" ungkap Asdullah.
Ia mencontohkan, dengan adanya PJU minimalnya bisa mengurangi angka kecelakaan dan kejahatan. Karena ketika ada jalan berlubang tidak ada PJU bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan hal itu sering terjadi. "Siapa yang rugi? Masyarakat. Padahal masyarakat bayar pajak kendaraan bermotor, bayar PPJ. Jadi saya minta perencanaannya yang seimbang lah. Bukan saya menuntut anggaran," katanya.
Namun, lanjut Asdullah, minimalnya Dishub Kabupaten Cirebon sebagai salah satu SKPD penghasil PAD yang kaitannya dengan pelayanan PJU untuk pemeliharaan PJU-nya jangan hanya Rp 300 juta setahun. Sedangkan yang mati atau rusak saja ada tiga ribu titik lebih. "Jadi bagaimana bisa mencapai Cirebon terang. Dan masih banyak titik yang belum terpasang PJU," ujarnya.
Ia pun mengkritik Bapelitbangda yang masih banyak menganggarkan kegiatan yang tidak ada dampak kemanfaatannya buat masyarakat langsung. "Bapelitbangda ngomongnya enggak ada duit. Tapi masih banyak kegiatan yang tidak berdampak untuk kemanfaatan masyarakat dianggarkan. Harusnya dihilangkan itu kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, contoh study banding," kata Asdullah.
Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon, Dangi meminta pihak Dishub bisa memahami peruntukan pajak dan retribusi. Menurutnya, Dishub harusnya paham aturan terkait pajak dan retribusi.
