Network
KABARCIREBON- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon, H Asdullah Anwar merasa geram atas statement Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon, Dangi terkait kecilnya anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) disebabkan karena minimnya anggaran.
Menurut Asdullah, dirinya sebagai bagian dari pemerintahan tentu memiliki tugas dan tanggung jawab. Setidaknya, kata dia, ada tiga tugas yang mesti dijalani pemerintah. Pertama, kata dia, pemerintah harus memaksa rakyatnya untuk membayar pajak. Baik pajak bumi bangunan, pajak kendaran bermotor, retribusi parkir, pajak restoran, dan lainnya.
"Kedua tugas pemerintah harus melayani rakyatnya. Melayani jalannya harus terang, jalannya tidak rusak. Dari mana? Ya dari duit pajak dikembalikan lagi ke masyarakat," kata Asdullah, di ruang kerjanya, Rabu (21/12/2022).
Kemudian yang ketiga, lanjutnya, tugas pemerintah harus menyejahterakan rakyatnya. Dari uang pajak yang mereka bayar ke pemerintah, dikembalikan lagi untuk membantu masyarakat, terutama yang miskin. "Jadi kuncinya dari tiga tugas ini ya direncanakan oleh Bapelitbangda. Tapi perencanaan Bapelitbangda tidak seimbang," katanya.
Sebab kata dia, di SKPD-nya saja sumbangsih untuk pemasukan asli daerah (PAD) dari pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar Rp 90 miliaran dalam satu tahun. Ditambah dari retribusi KIR sebesar Rp 3 miliaran dan retribusi parkir senilai Rp 500 jutaan. Namun, PAD dalam perencanaan di Bapelitbangda untuk kemanfaatan masyarakat seperti PJU-nya tidak dianggarkan dengan baik.
"Mbok ya anggaran untuk pemeliharaan PJU dan penyediaan titik PJU-nya jangan segitu. Masa pemeliharaan PJU hanya Rp 300 juta sedangkan PJU yang mati saja ada tiga ribuan. Bagaimana kita akan bisa melayani rakyat?" ungkap Asdullah.
Ia mencontohkan, dengan adanya PJU minimalnya bisa mengurangi angka kecelakaan dan kejahatan. Karena ketika ada jalan berlubang tidak ada PJU bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan hal itu sering terjadi. "Siapa yang rugi? Masyarakat. Padahal masyarakat bayar pajak kendaraan bermotor, bayar PPJ. Jadi saya minta perencanaannya yang seimbang lah. Bukan saya menuntut anggaran," katanya.
Namun, lanjut Asdullah, minimalnya Dishub Kabupaten Cirebon sebagai salah satu SKPD penghasil PAD yang kaitannya dengan pelayanan PJU untuk pemeliharaan PJU-nya jangan hanya Rp 300 juta setahun. Sedangkan yang mati atau rusak saja ada tiga ribu titik lebih. "Jadi bagaimana bisa mencapai Cirebon terang. Dan masih banyak titik yang belum terpasang PJU," ujarnya.
Ia pun mengkritik Bapelitbangda yang masih banyak menganggarkan kegiatan yang tidak ada dampak kemanfaatannya buat masyarakat langsung. "Bapelitbangda ngomongnya enggak ada duit. Tapi masih banyak kegiatan yang tidak berdampak untuk kemanfaatan masyarakat dianggarkan. Harusnya dihilangkan itu kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, contoh study banding," kata Asdullah.
Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon, Dangi meminta pihak Dishub bisa memahami peruntukan pajak dan retribusi. Menurutnya, Dishub harusnya paham aturan terkait pajak dan retribusi.
"Tanpa bermaksud menyalahkan pihak lain, pemahaman kawan-kawan di Dishub tentang pajak Penerangan jalan harus diluruskan. Definisi atau kriteria atau pemanfaatan dana pajak tidak sama dengan retribusi," kata Dangi.
Ia menyebutkan, kalau PPJ bukan berarti harus dikembalikan ke slot PJU, tapi bisa digunakan untuk kepentingan prioritas pembangunan lainnya. Jadi, pengertiannya, pajak yang bersumber dari penerangan jalan umum.
"Misalnya pajak reklame, ya pajak yang bersumber dari kegiatan reklame. PBB juga, pengertiannya pajak yang bersumber dari bumi dan bangunan. Jadi tidak bisa dikembalikan ke dinas bersangkutan," ungkapnya.
Namun lanjutnya, berbeda dengan retribusi. Dana yang diambil harus dikembalikan ke obyek yang diambil dananya.
Dia mencontohkan retribusi sampah, tetap harus dikembalikan ke layanan sampah, begitupun retribusi parkir dikembalikan lagi untuk layanan parkir.
"Kembali saya tekankan, saya tidak menyalahkan pihak lain. Tapi saya hanya memberikan pemahaman. Terkait kenapa hanya 800 titik PJU yang di-acc, kita terbentur masalah anggaran. Karena kita harus berbagi dengan dinas lainnya," ungkap Dangi.(Ismail/KC)
