Network
KABARCIREBON- Fasilitas umum (Fasum) di Kabupaten Cirebon dinilai belum ramah disabilitas. Sejauh ini, peraturan daerah atau regulasi yang berpihak kepada penyandang disabilitas pun belum ada. Padahal, penyandang disabilitas sering mendapat diskriminasi, dibanding warga pada umumnya.
Kaitan dengan aksesibilitas, pendidikan, sosial dan pekerjaan pun belum berpihak pada mereka. Atas dasar itu, PKS hadir, mencoba menggali lebih dalam terkait kebutuhan dan keresahan para penyandang disabilitas. Mendengarkan suara hati terdalam mereka lewat gathering komunitas bertajuk bersama mewujudkan Cirebon ramah disabilitas, belum lama ini.
Dalam acara tersebut, hadir dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI), Oemah Cherbon Inklusi (OCI), Aliansi Perempuan Disabilitas dan Lansia (APDL), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), National Paralympic Committee Indonesia (NPCI), Relawan Orang Jalanan (ROJ), Forum Komunikasi Disabilitas Cirebon (FKDC) dan Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indone (Gerkatin).
Banyak masukan dan aspirasi yang disuarakan oleh perwakilan komunitas. Salah satunya, disampaikan perwakilan dari FKDC, Rusdin. Menurutnya, fasilitas umum di Kabupaten Cirebon belum ramah.
"Fasilitas umum di Kabupaten Cirebon belum ramah disablitas, seperti masjid dan jalan. Kami menginginkan PKS bisa menjembatani komunitas agar bisa diperlakukan sama dengan orang normal pada umumnya," kata Nova, Selasa (3/1/2023).
Ia melanjutkan, dalam hal pekerjaan, diskriminasi kerap memperoleh pekerjaan masih dirasakan. Dalam hal olahraga, dukungan Pemda juga minim. Padahal NPCI baru-baru ini berhasil membawa 3 medali emas dari kompetisi di Bekasi.
Politisi PKS, Nova Fikrotushofiyah, selaku Ketua Bidang Kesos dan juga anggota DPRD Kabupaten Cirebon mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulasn Fraksi PKS tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas sudah masuk agenda bahasan di 2023.
“Alhamdulillah, berkat kontribusi berbagai pihak, kami berhasil mendorong Raperda tentang disabilitas ke daftar propemperda 2023. Meskipun perjalanannya masih akan panjang sampai disahkan, kami butuh masukan dari berbagai komunitas disabilitas agar materi Raperda tersebut dapat sesuai yang dibutuhkan penyandang disabilitas,” ujar Nova.
Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon, Junaedi, meminta komunitas disabilitas untuk terus menyuarakan aspirasi dan keresahannya di media sosial. Selagi Fraksi PKS memperjuangkannya di parlemen.
Junaedi juga menyoroti data disabilitas yang tidak valid. Padahal data tersebut kemudian digunakan untuk membuat program tentang penyandang disabilitas. Padahal, kata dia, kevalidan data penting dan sangat dibutuhkan. Sebab hal itu menyangkut pula untuk program ke depannya.
“Jika datanya salah, kemungkinan besar program yang akan digulirkan juga tidak tepat," ungkap Junaedi yang juga Anggota DPRD Kabupaten Cirebon ini.(Ismail/KC)
