Network
KABARCIREBON - Meski biasanya dibayar penuh tetapi Pemerintah Kabupaten Kuningan baru dapat membayar tunjangan profesi guru hanya satu bulan dari tunggakan total tiga bulan pada tahun anggaran 2022. Atau sekitar Rp 21 miliar.
"Kami tidak tinggal diam tapi memperjuangkannya," kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kuningan, H. Pipin Mansur Aripin, Selasa 17 Januari 2023.
Menurutnya, ketika mendapatkan informasi hanya bisa cair sebulan saja di minggu ketiga bulan Desember 2022 lalu, dirinya langsung berkomunikasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas.
Baca Juga: Gagal Bayar Proyek Rp 94 Miliar : Mubarok : TAPD Harus Mundur saja atau Diberhentikan Tidak Hormat
Yakni, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Sesudah itu, digelar rapat internal bersama para pengurus cabang PGRI untuk mencari solusi terbaik. Dan tanggal tanggal 2 Januari 2023, dilaksanakan lagi rapat bersama Kepala Disdikbud, H. Uca Somantri didampingi Sekretaris, Rusmiadi.
Selain itu, dirinya juga telah bertemu dengan kepala BPKAD beserta jajaranya untuk membahas materi skema perencanaan pembayaran. Dan hasilnya tetap mengacu pada skema awal yakni tiga bulan.
Sedangkan sisa pembayarannya akan dilakukan secepatnya. Hanya ada rentang waktu antara bulan Pebruari-April 2023 mendatang. Namun yang terpenting, tunggakan di tahun 2022, bisa terselesaikan sebagaimanamestinya.
Perlu diketahui. Bahwa para guru membutuhkan uang sertifikasi untuk beragam keperluan. Baik peningkatan mutu pendidikan atau pun memenuhi kebutuhan keluarga.
Terutama membayar sewa kontrakan bagi anaknya yang sedang kuliah beserta biaya pendidikannya dan keperluan lain yang teragendakan.
Baca Juga: Adanya Dinas yang Jeblog, Warek Uniku : Jangan-Jangan Pemda Kurang Menerapkan Prinsip Umum yang Baik
"Di Kuningan ada sekitar 5.300 guru yang belum menerima dana sertifikasi selama dua bulan padahal mereka sangat membutuhkannya," ucapnya.
Maka dari itu, dirinya menghimbau kepada pemerintah daerah (pemda) agar segera menemukan solusi untuk mengcover harapan seluruh anggota PGRI.
Dan pihaknya akan tetap berkomunikasi dan berkoordinasi melalui jalur yang baik terutama terhadap mitra kerja.
Baca Juga: Ukas Akui Ada Dinas yang Belum Mencapai Target RPJMD
Disinggung isu PGRI tidak memperjuangkan sertifikasi guru, Pipin menilainya keliru. Tapi hal itu dimungkinkan akibat ketidaktahuan.
Karena organisasinya telah bergerak dari awal informasi hingga sekarang. Tujuannya mempercepat, memuluskan dan memperlancar proses pencairan yang tersisa. (Iyan Irwandi/KC)***
