Network
“Tahun lalu, penyerapan APBD hingga Mei di bawah 10 persen. Tetapi sekarang, sudah lebih dari 20 persen lebih. Kami optimistis tahun ini penyerapan bisa 100 persen,” jelas Sri.
Sri mengatakan, salah satu faktor kenaikan angka penyerapan tersebut terjadi lantaran lelang pekerjaan pembangunan infrasktruktur bagi masyarakat dipercepat dan sejumlah pembangunan sudah mulai proses pengerjaan.
Menurut Sri, sebagian besar APBD yang sudah terserap itu dialokasikan untuk proses perbaikan puluhan jalan rusak di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon dan gaji pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK).
“APBD yang dikelola pemerintah daerah itu milik masyarakat. Jadi, penyerapan harus segera dilakukan agar segera dinikmati masyarakat. Selain itu, untuk menjaga inflasi,” sebut Sri.
Berdasarkan catatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, jumlah anggaran untuk belanja daerah pada 2023 sebanyak Rp 4,1 triliun. Dari angka tersebut, belanja pegawai mendominasi sebesar Rp 1,73 triliun. Sementara, anggaran untuk belanja barang dan jasa hanya Rp 855,5 miliar serta anggaran belanja bantuan sosial Rp 10,9 miliar.
Tahun ini Kabupaten Cirebon kembali mengalami defisit lantaran pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya sebesar Rp 3,486 triliun. Pemerintah Kabupaten Cirebon mengaku optimis penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023 ini bisa 100 persen. Meskipun pada peyerapan anggaran APBD tahun 2022 masih ada beberapa dinas yang belum maksimal dalam pengelolaan anggaran.
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi menyebutkan, hingga akhir 2022, penyerapan anggaran yang dilakukan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hanya sekira 90 persen dari total keseluruhan APBD.
Menurut Imron, 2023 ini dipastikan mampu terserap 100 persen lantaran pada semester pertama sudah dilakukan lelang pekerjaan dan pembangunan infrastruktur, baik jalan maupun bangunan gedung.
