Network
KABARCIREBON - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron meminta jangan ada permainan dari mafia dan mempersulit masalah kepengurusan perizinan usaha, terlebih hal itu juga masih sering dialami sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"UMKM di kita ini kan rata-ratanya memiliki resiko rendah. Sehingga masyarakat juga harus tahu, dan jangan sampai saat akan mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sebenarnya gratis, selain sangat mudah diakses melalui sistem investasi Online Single Submission (OSS),"
"Namun harus dikenakan biaya dan dipersulit, ditambah lagi di dalamnya ada mafia bermain. Nah, ini yang tidak boleh terjadi," kata Hero sapaan akrabnya Herman Khaeron dalam kegiatan Diseminasi Publik Peta Jalan (Roadmap) Hilirisasi Investasi Strategis Tahun Anggaran 2023 diselenggarakan Kementrian Invesasi/BKPM di salah satu hotel di Kota Ciebon pada Kamis, 20 Juli 2023.
Hero mengatakan, untuk memudahkan masyarakat dalam hal proses pengajuan izin usaha, dengan berbagai basis resiko yang pertama harus ditempuh adalah dengan melengkapi NIB.
"Izin usaha berbasis resiko baik rendah, sedang maupun resiko tinggi adalah dengan NIB. Karena itu, jika berbicara makro, regulasinya harus jelas memberikan keberpihakan kepada masyarakat kecil, selain dari regulasinya juga tidak hanya sekedar di atas kretas. Namun, diimplementasikan," papar Hero.
Dalam menopang usaha kecil, lanjut Hero, tak hanya sekedar diimplemetasikan, akan tetapi juga harus ditunjang dengan akses permodalan, akses pasar, sarana produksi serta perawatan dan lainnya.
"Ini aspek-aspek yang sangat dibutuhkan mereka, selama kita tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan itu, maka UMKM diyakini tidak akan naik kelas, bahkan dalam menjalankan usahanya mereka ini tidak akan sustainable," ujar Hero.
Oleh karena itu, lajut Hero lagi, harus terus terintegrasi antara regulasi dengan implementasinya itu juga harus betul-betul dikawal.
