Network
KABARCIREBON - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, angkat bicara mengenai beban negara dalam menanggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal itu disampaikan Said menyusul beberapa kali topik IKN dibahas dalam debat Capres maupun Cawapres 2024.
Menurut Said, pembangunan Nusantara dilakukan melalui konsep kerja sama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Baca Juga: Nataru, 39 Persen Tiket KA Telah Terjual di KAI Daop 3 Cirebon
Jadi, tambah Said, anggarannya bukan cuma dari APBN. Melainkan ada peran swasta dan BUMN dalam mendukung kelancaran pembangunan Nusantara.
"Jika kita jabarkan secara umum, pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak, pertama dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BUMN), serta investasi swasta," kata Said, dalam keterangannya, Minggu (25/12/2023).
Menurut catatan yang dimiliki Said, sumber pendanaan IKN sejauh ini masih berasal dari APBN. Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun.
Baca Juga: Siska Karina Raih Penghargaan Gender Champion Bidang Politik
Kemudian di tahun 2023 dianggarkan Rp 29,3 triliun dan APBN tahun 2024 rencana alokasi sebesar Rp 40,6 triliun.
"Jadi sampai tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp75,4 triliun," ungkap politisi PDIP itu.
