Network
KABARCIREBON - Di tengah kegelapan infrastruktur, anggaran untuk perawatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Cirebon terus menjadi sorotan.
Dengan alokasi yang terbatas, hanya sebesar Rp 500 juta per tahun, angka ini menjadi sebuah ironi ketika pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) mencapai puncaknya, mencatatkan sekitar Rp 8 miliar per bulan.
Permasalahan ini menjadi keprihatinan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno. Ia menegaskan, penerimaan besar dari PPJ harusnya sejalan dengan peningkatan pelayanan publik.
Baca Juga: PDIP Kuningan Juara Bertahan Pemilu 6 Periode, Ketua DPRD Ajak Kembali Bersatu Merajut Perbedaan
"Kami menyayangkan bahwa Dinas Perhubungan (Dishub), yang memiliki cakupan wilayah yang luas, tidak memperoleh dukungan anggaran yang memadai," ujarnya dengan nada kekecewaan.
Data tahun 2023 menunjukkan bahwa total penerimaan PPJ mencapai Rp 91,8 miliar, dengan rata-rata pendapatan per bulan mencapai Rp 8 miliar. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan PJU hanya sebesar Rp 2,8 miliar, menciptakan ketidakseimbangan yang mencolok.
Wilayah-wilayah di Cirebon masih diliputi kegelapan, meningkatkan risiko kecelakaan dan kriminalitas. Pemasangan PJU menjadi sebuah keharusan, sebagai bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya terhadap negara.
Baca Juga: FUA IAIN Cirebon - UIS Malaysia Sepakati Berbagai Program Kerjasama
"Sangat disayangkan bahwa untuk biaya perawatan saja, kita hanya diberikan Rp 500 juta. Meskipun infrastruktur jalan sangat dibutuhkan, kondisi saat ini sangat memprihatinkan, dengan jalan rusak, gelap, dan rawan kecelakaan serta kriminalitas," ungkap Cakra.
Ketidakseimbangan ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan komitmen bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda), Dinas Perhubungan, dan Komisi III DPRD.
