Network
KABARCIREBON - Gelombang kritik terhadap kinerja Bupati Cirebon, H Imron mencuat setelah teguran tajam dari Menteri PANRB terkait pelayanan Mall Pelayanan Publik (MPP).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan, menyoroti kelemahan dalam pengelolaan MPP yang menurutnya mengkhawatirkan.
Menurut Yoga, kegagalan Bupati Imron dalam memberlakukan regulasi yang tegas terkait MPP telah menghambat kinerja layanan publik di daerah tersebut.
"Bupati sebagai garda terdepan harus menegakkan kedisiplinan dalam pengelolaan MPP. Sangat disayangkan, hingga saat ini belum ada tindakan konkret untuk memperbaiki kondisi yang ada," ungkap Yoga, Selasa (4/3/2024).
Pendapat yang sama juga diungkapkan terkait penilaian Pemprov Jabar yang menempatkan Kabupaten Cirebon di peringkat terbawah dalam urusan pelayanan publik.
"Kondisi pelayanan MPP yang tidak optimal adalah cerminan dari kegagalan dalam memprioritaskan kepentingan masyarakat," ungkap Yoga.
Ironisnya, meskipun MPP telah dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit, pelayanan yang diberikan masih jauh dari harapan. Yoga menyoroti kebingungan pemohon izin yang masih harus berputar-putar antara dinas terkait, padahal seharusnya proses tersebut dapat diselesaikan secara efisien di MPP.
Masalah ini semakin diperparah dengan ketidakefektifan regulasi yang ada, yang belum mampu menegaskan konsep 'satu pintu' dalam pelayanan perizinan.
