Network
KABARCIREBON - Sudah bukan rahasia umum lagi kalau kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan tengah dalam keprihatinan sehingga penerimaan pajak menjadi andalan untuk bisa melangsungkan pembangunan secara berkesinambungan sebagaimanamestinya.
Pajak daerah menjadi tulang punggung dalam pendanaan pembangunan karena dari pemasukannya, dapat dilaksanakan pembangunan, pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan sehingga siapa pun terutama aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh apatis, apalagi sampai lalai akan kewajiban tersebut.
Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Kuningan, H. Raden Iip Hidajat di sela-sela kegiatan Bulan Panutan Pajak Daerah yang dihadiri oleh berbagai unsur di Hotel Horison Tirta Sanita Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar, Kamis 7 Maret 2024.
Baca Juga: PAN Kuningan Rontok 2 Kursi, Ketua dan Mantan Ketua Tetap Bertahan Menjadi Anggota Dewan
"Saya instruksikan pejabat dan ASN untuk lebih berperan aktif sekaligus menjadi teladan dalam membayar pajak daerah supaya dicontoh masyarakat umum karena saat inilah waktunya berkontribusi terhadap negara. Jangan sampai sebaliknya," ujar Pj Bupati Kuningan, H. Raden Iip Hidajat.
Pejabat dan ASN harus membayar pajak tepat waktu, tepat aturan dan tepat jumlah sebab orang-orang seperti itu termasuk golongan orang yang bijak. Mau tidak mau mesti diakui, pahlawan sesungguhnya saat ini adalah mereka yang memiliki pribadi taat dalam membayar pajak.
Maka dari itu, dirinya sangat mengapresiasi terhadap para pegawai di lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) karena patuh dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Pasal 21 tahun 2023 sehingga dapat dicontoh oleh ASN dari dinas/badan lainnya.
SKPD tersebut terdiri dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dengan presentase 95,92 persen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang presentasenya mencapai 94,59 persen.
Lalu, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Linggarjati 92,86 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) 92,78 persen serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) 92,5 persen.
"Jujur saya terharu sekaligus bangga pada masyarakat Kuningan. Semoga keteladanan dalam membayar pajak daerah dapat dipertahankan dan terima kasih ke pihak Bank BJB karena telah melayani pembayaran pajak daerah dengan sangat baik," ucapnya.
Baca Juga: Benarkah Kurang Tingginya Tanggul Cisanggarung Menjadi Penyebab Banjir di Desa Cikananga Kuningan?
Kepala Bappenda Kabupaten Kuningan, Guruh Irawan Zulkarnaen menyebutkan, kegiatan Bulan Panutan Pajak Daerah merupakan gerakan moral sekaligus tekad selaku aparatur dalam upaya menyukseskan pemungutan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
Untuk proses pembayarannya sendiri, sudah dapat dilayani secara elektronik dan digital. Di antaranya melalui ATM BJB, Aplikasi BJB Mobile, Virtual Account BJB, QRIS BJB, Aplikasi Pos Giro Mobile, Tokopedia, Bli-Bli, Ovo, Traveloka, Kios Desa dan Link Aja. Namun dapat pula melalui Indomart, Alfamart dan Alfamidi.
Sementara ini, sudah ada 20 desa yang warganya telah melunasi PBB. Meliputi, Desa Sindangjawa, Desa Babatan dan Desa Tinggar Kecamatan Kadugede, Desa Kutakembaran dan Desa Gewok Kecamatan Garawangi, Desa Pasiragung dan Desa Cikondang Kecamatan Hantara, Desa Pajawanlor, Desa Lebaksiuh, Desa Ciawilor dan Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang.
Desa Pamulihan dan Desa Tangkolo Kecamatan Subang, Desa Cimulya Kecamatan Cimahi, Desa Mungkal Data Kecamatan Ciniru, Desa Bunigeulis Kecamatan Cigandamekar, Desa Kutawaringin Kecamatan Selajambe, Desa Buniasih Kecamatan Maleber, Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung dan Desa Partawangunan Kecamatan Kalimanggis.
"Kami mohon bantuannya kepada para camat untuk mengawal dan memegang komando dalam pemungutan PBB-P2 di tingkat desa. Terlebih lagi, Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Cigugur karena masih menjadi penyumbang piutang PBB-P2 terbesar setiap tahunnya," katanya. (Iyan Irwandi/KC) ***
Dapatkan informasi terbaru dan terpopuler dari Kabar Cirebon di Google News
