Network
KABARCIREBON - Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mendorong agar setiap SKPD bisa maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran sejak di triwulan pertama.
Seperti diketahui, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon telah menggelar rapat pembahasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2023 dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), di ruang Komisi II setempat, Rabu (3/4/2024).
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori menjelaskan, ada beberapa poin yang dibahas dalam rapat tersebut dengan BKAD. Pertama pihaknya menyoroti komitmen BKAD untuk menjalankan laporan WTP.
"Tetapi, di satu sisi, memang ada perubahan sistem ya. Arahan sistem SIPD sekarang secara nasional, tapi memang beberapa OPD mengalami kendala dalam input beberapa dokumen pendukung untuk pencairan dalam SIPD itu," ujarnya.
Karena, kata dia, SIPD ini integrasi dari mulai perencanaan, penatausahaan hingga pelaporan. Berbeda dengan sebelumnya yang mana Pemkab Cirebon punya sistem keuangan lokal yang dinamakan Sikaton.
"Sikaton ini cenderung tidak melampirkan dokumen-dokumen pelaporan. Sehingga ini memang perlu adaptasi, perlu komunikasi bagus antara setiap OPD dengan BKAD," ungkapnya.
Baca Juga: Menjelang Lebaran, DWP BPKAD Kuningan Berikan Kegembiraan pada Ratusan Pasukan Kuning dan Pemulung
Walaupun, menurut Hasan, terkait SIPD ini masalah kabupaten yang sejatinya BKAD harus intens memberikan informasi dan komunikasi dengan semua OPD. Dan memang setiap OPD memiliki kendala beda-beda tergantung catatan atau kegiatan yang dimiliki setiap OPD.
"Tapi yang menjadi catatan kita, kita setiap tahun mengalami stagnasi kegiatan di triwulan pertama. Apakah memang anggarannya tidak tersedia? Dan ternyata sebenarnya di manajemen internal BKAD setiap OPD dianggarkan 15 persen anggaran di triwulan pertama. Triwulan kedua 30 persen di manajemen ritme menajemen keuangannya," ungkap Hasan.
