Network
Melalui program ini, lanjut Pandu lagi, masyarakat akan mendapatkan intalasi listrik, dimulai dari pembangunan, pemasangan, pemeriksaan, hingga penerbitan setifikat layak operasi.
"Dalam pelaksanaan program ini, kami di Kementrian ESDM telah menugaskan PT PLN (Persero) untuk dapat melaksanakan pengadaan dan pemasangan, yang dimana calon pelanggan adalah masyarakat atau rumah tangga yang telah terdaftar dalam BPKS, selain berdomisili di 3 T serta layak menerima program BPBL berdasarkan validasi aparatur pemerintah desa setempat," paparnya.
Lebih lanjut Pandu mengatakan, pada 2022 Kementrian ESDM menargetkan 80.000 sambungan rumah tangga, melalui program BPBL ini, dan telah teralisasikan bagi 80.183 rumah tangga.
"Karena itu, pada 2023 ini program dilanjutkan kembali, dengan sasaran bagi 120.000 rumah tangga di seluruh Indonesia. Sedangkan, untuk alokasi Jabar mencapai 22.000, dimana untuk Kabupaten Cirebon sendiri mendapatkan alokasi sebanyak 25 yang tersebar di 6 Kecamatan. Dan perlu kami sampaikan juga, bahwa hingga 9 November 2023 di Jabar termasuk di Cirebon ini seluruhnya telah menyala," paparnya.
Staf Ahli Direktur Distribusi PT PLN Patar Situmorang mengatakan, dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kurang mampu, dimana salah satunya dengan pemerataan akses dan percepatan penyediaan tenaga listrik.
Baca Juga: Wabup Majalengka Lepas Kontingen Porpemda XV Tingkat Jabar yang Digelar di Kuningan
"Karenanya, kami bersama mitra kerja senantiasa akan berkolaborasi melaksanakan tugas Kementrian ESDM ini, terutama dalam menyelesaikan program BPBL yang juga merupakan bukti komitmen PLN unutk memberikan kontribusinya dalam meningkatkan taraf masyarakat tidak mampu," tutur Patar.
Anggota Komisi VII DPR RI H.Bambang Hermanto mengatakan, program BPBL tersebut merupakan hasil kerjasama antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI."Ini juga termasuk dari usulan kami di dalamnya," tutup Bambang.***
