Namun ia menegaskan, pembangunan monumen Bung Karno diwujudkan untuk merealisasikan aspirasi dari masyarakat. "Iya mengizinkan. Tanah Pemprov kan untuk kepentingan masyarakat," ujar dia.
"Selalu biasa pro kontra mah. Saya bikin monumen COVID aja, yang demo ada. Jadi poinnya aspirasi masyarakat harus didengar, apalagi biayanya sendiri, tempatnya juga di ruang publik milik negara, ya enggak ada masalah. Karena kan membangun dalam rangka menghormati bapak pendiri bangsa. Apa yang mau diprotesnya," jelas dia menambahkan.
Emil meminta masyarakat agar menggarisbawahi, bahwa pembangunan monumen Bung Karno tidak melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jabar. Pembangunan itu murni dibiayai oleh sekelompok masyarakat yang mengidolakan bapak pendiri bangsa.
"Tapi tolong digarisbawahi ini tidak ada dana APBD yah. Semua pembangunannya datang dari urunan masyarakat yang menginginkan ini. Jadi saya akan merespon, memfasilitasi secepatnya," ucap dia.
Disinggung apakah Gubernur akan hadir di acara grand breaking 21 Juni nanti. Ia mengaku belum mengetahui terkait agenda tersebut.
Baca Juga: Mulai Diterapkan di Wilayah Jabode, Seluruh Wilayah Regional JBB Implementasikan Skema Full QR
"Enggak ada tanggal-tanggal dulu. Saya enggak ada informasi. Saya hanya tahu ada aspirasi membangun, dananya sendiri, saya mendukung dan memfasilitasi kalau ada di taman milik Pemprov, ya enggak ada masalah," ujar dia.***