KABARCIREBON- Pemerintah Indonesia terus berinovasi mengembangkan motor listrik dalam upaya penghematan dan merealisasikan net zero emisi atau penurunan energi karbon.
PT Wijaya Karya Industri Manufaktur selaku salah satu perusahaan BUMN telah memproduksi motor listrik dengan merek Gesit. Bahkan, salah satu ilmuan Cirebon, Aryanto Misel terlibat dalam inovasi pengembangan motor listrik merek Gesit.
Namun demikian, hingga kini, masyarakat belum paham rencana pemerintah kendepan mengeluarkan motor listrik. Pertanyaannya, apakah sepeda motor dengan menggunakan BBM, bakal ditinggalkan dan menjadi rongsok?
Lalu, apakah masyarakat harus mengeluarkan uang untuk membeli motor listrik yang harganya cukup mahal? Lalu, bagaimana dengan pajak motor dengan menggunakan BBM?
Kemudian, bagaimana nasib SPBU yang jumlahnya sangat banyak itu? Pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan salah satu peserta Media Gathering Pertamina, Muhammad Alif Santosa, wartawan dari Cirebon yang menyampaikan aspirasi warga.
"Jadi ada pertanyaan, apakah warga harus ganti motor lagi," katanya.
Pihak Pertamina menyatakan mendukung program pemerintah soal pengembangan motor listrik. Akan seperti apa SPBU kedepan, pihak pertamina akan mengikuti arahan pemerintah baik dari Kementerian ESDM maupun BUMN.
Hal itu diungkapkan Sr. Officer External Communication & Stakeholder Relation Subholding Upstream, Turjasari. "Yang jelas, Pertamina mendukung pengembangan motor listrik sebagai salah satu program net zero emisi," kata Turjasari.
Sementara itu, Wakil Menteri (Wamen) BUMN, I Pahala Nugraha Mansury menyatakan sepeda motor listrik bagi masyarakat dapat menghemat biaya operasional sekitar Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta per tahun.
Hal itu dikatakan I Pahala Nugraha Mansury saat meninjau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bali Selatan, Denpasar, Bali, Minggu, 16 Oktober 2022.
Selain membawa keuntungan bagi masyarakat, lanjutnya, pemerintah juga akan mendapatkan manfaat dalam bentuk penghematan sebesar Rp 1 juta sampai dengan Rp 1,2 juta per tahun dengan asumsi rata-rata masyarakat mengisi BBM sekitar enam liter per minggu.
Dia mengatakan, program penggunaan kendaraan listrik merupakan salah satu dari lima inisiatif pemerintah di Kementerian BUMN untuk bisa melakukan transisi energi, salah satunya dengan membangun ekosistem kendaraan listrik.
"Jadi, masyarakatnya mendapatkan manfaat, pemerintah juga mendapatkan manfaat, Secara keseluruhan, dapat menurunkan emisi dan PLN pun sebagai penyedia listrik tentunya juga akan mendapatkan manfaat karena permintaan untuk listrik tentunya akan meningkat," katanya.
Pemerintah mendorong pihak-pihak yang memiliki minat terhadap pembangunan ekosistem Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) alias Battery Swapping Station (BSS) sebanyak mungkin.
Pahala Mansury juga mengatakan pembangunan SPKLU sangat potensial. Selain untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, juga meningkatakan keamanan masyarakat dalam hal pengisian listrik kendaraan, dengan tiga pilihan penyediaan SPKLU mulai dari medium charging, fast charging, hingga ultra fast charging.
Untuk kebutuhan KTT G20 sendiri, total ada 66 SPKLU untuk mendukung operasional 936 unit mobil listrik, 30 unit bus listrik, dan 290 unit motor listrik selama kegiatan tersebut di Nusa Dua, pada 1-16 November 2022.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, dalam pengerjaa proyek strategis pengembangan kendaraan listrik, pihaknya bekerjasama dengan berbagai pihak seperti perbankan, perkantoran, mal hinggal kedai kopi.***